PALU, theopini.id – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menemui Gubernur Sulawesi Tengah H Anwar Hafid di Palu, Kamis, 17 April 2025.
Pertemuan tersebut, dipimpin Ketua Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Muhammad Abdulkadir Badjamal, yang datang bersama jajaran pengurus untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi energi.
Baca Juga: Job Fit Pejabat Dimulai Gubernur Sulteng Jangan Tegang Tunjukkan Gagasan Nyata
Ia menyoroti ketimpangan alokasi LPG bersubsidi dan solar yang diterima Sulawesi Tengah.
Minimnya kuota, kata dia, menyebabkan terjadinya ketergantungan pasokan dari daerah lain.
Misalnya di Kabupaten Morowali, kebutuhan LPG terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah pendatang yang jauh melampaui jumlah penduduk lokal. Namun, hingga kini belum ada kesesuaian data menjadi dasar penyaluran kuota.
“Morowali bahkan mencatat over-kuota hingga lebih dari 50 persen dari jatah wilayah lain,” ungkapnya.
Kota Palu juga mengalami penurunan kuota terus-menerus, padahal kelangkaan terjadi bukan karena distribusi semata. Tapi persoalan alokasi yang tidak sesuai realita di lapangan.
Ia juga menyoroti masalah ketatnya penyaluran BBM jenis solar di Kota Palu yang dikenal sebagai kota industri. Sehingga, membutuhkan suplai yang stabil.
“Kami menduga, maraknya mafia BBM yang menjual solar ke industri, menjadi alasan ketatnya pengawasan di daerah ini, bahkan di beberapa kabupaten lain,” bebernya.
Pihaknya meminta dukungan pemerintah untuk mengajukan tambahan kuota BBM, terutama solar sesuai realisasi kebutuhan tahun sebelumnya.
Menanggapi itu, Gubernur Anwar Hafid mengatakan, pihaknya telah lebih dulu melakukan langkah strategis dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
Salah satu hasil pertemuan tersebut, BPH Migas berjanji membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.
“Kami sudah menghadap langsung ke BPH Migas, dan mereka sudah berkomitmen untuk bangun SPPBE di Poso. Ini langkah awal untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” ujarnya.
Anwar Hafid menekankan pentingnya koordinasi, dan komunikasi yang intens antara Hiswana Migas dan pemerintah daerah.
Ia menilai lobi dan advokasi dari daerah masih kurang maksimal, terutama ke Kementerian ESDM dan BPH Migas.
Baca Juga: Wamenkumham Mugiyanto Kunker ke SKP-HAM Sulteng
Padahal, dengan pendekatan yang tepat menjadi peluang untuk mendapatkan tambahan kuota dan peningkatan fasilitas sangat terbuka.
“Kita harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling dukung. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, begitu pun sektor swasta. Ini saatnya duduk bersama memperjuangkan kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
