PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, harus fokus pada penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.
Olehnya, ia meminta, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami betul substansi RPJMD, dalam mengimplementasikan visi besar Sulteng Nambaso.
Baca Juga: Gubernur Sulteng: Pentingnya Langkah Konkret Hidupkan Kembali Kejayaan Kakao
“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” tegas Anwar Hafid, dalam rapat pimpinan di Palu, Rabu, 14 Mei 2025.
Ia pun meminta, Bappeda Sulawesi Tengah melakukan need assessment berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Anwar Hafid menekankan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia berencana membawa seluruh kepala dinas ke Kabupaten Buol pada 27 Mei 2025, untuk berdialog langsung dengan Bupati dan OPD setempat.
“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, gagal bersama,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur mencontohkan pendekatan sederhana namun berdampak dalam sektor pertanian, yakni benih dan alat.
Maka, pemerintah provinsi akan membangun 13 penangkaran benih di setiap kabupaten dan menyiapkan brigade pertanian untuk bantu mekanisasi.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah, untuk menjaga etika dan penghormatan terhadap lembaga legislatif, terutama menjelang penyampaian draft RPJMD di DPRD.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Minta Kuota BBM dan LPG Ditambah ke Pertamina Patra Niaga
“Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” pesannya. Sehingga, agar pembiayaannya lebih ringan dapat dilakukan dengan pengadaan alat berat, yang ditepatkan di wilayah pemukiman KAT. “Alat berat itu, nanti sudah selesai baru diturunkan. Dilakukan dengan swakelola, tinggal menyiapkan anggaran untuk operator dan bahan bakar. Dengan begitu, bisa lebih cepat intervensinya,” pungkasnya.
