PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menegaskan, pemerintah provinsi tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan tanpa sinergi kuat bersama pemerintah kabupaten/kota.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencatat jumlah warga miskin di Sulawesi Tengah mencapai 1.627.801 jiwa, angka yang hanya bisa ditekan melalui kolaborasi total.
Baca Juga: Pemerintah Genjot Sekolah Rakyat, Jalan Panjang Pemerataan Pendidikan Mulai Ditempuh
“Kalau kita semua sudah mesra, mesra DPRD dengan pemerintah, mesra pemerintah dengan Forkopimda, mesra provinsi dengan kabupaten kota, baru kemiskinan bisa selesai. Inilah harapan saya,” tegas Anwar saat membuka Musrenbang RPJMD Sulteng 2025-2029, di Kota Palu, Senin, 30 Juni 2025.
Ia menegaskan, formula 4K yakni Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan, dan Kemesraan menjadi pondasi utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan secara kolektif.
“Provinsi tidak bisa sendiri. Tanpa dukungan kabupaten dan kota, ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Selain menekankan pentingnya kolaborasi, ia juga memaparkan tiga fokus utama pembangunan Sulawesi Tengah hingga 2029 untuk menekan angka kemiskinan, yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
Di bidang pendidikan, pemerintah provinsi meluncurkan program BERANI Cerdas yang menanggung penuh biaya pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB, termasuk membebaskan semua pungutan sekolah negeri.
“Sekarang tidak boleh ada lagi anak-anak Sulteng yang berhenti sekolah karena alasan biaya,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyediakan beasiswa kuliah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan jalur prestasi.
“Saya yakin, dalam 10 tahun, satu rumah satu sarjana pasti bisa terwujud,” tambahnya dengan optimis.
Gubernur Anwar Hafid meminta agar kabupaten/kota menyelaraskan program ini dengan memberikan pendidikan gratis mulai dari PAUD hingga SMP.
Jika masih ada program beasiswa kuliah dari kabupaten/kota, ia menyarankan untuk dialihkan ke sektor lain karena provinsi sudah meng-cover lewat BERANI Cerdas.
Di bidang kesehatan, pemerintah provinsi hadir dengan program BERANI Sehat, menanggung biaya pengobatan bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau yang menunggak BPJS.
“Lonjakan pembayaran dari kas provinsi ke BPJS naik dari 1.300-an menjadi 19.000-an per bulan. Ini membuktikan banyak rakyat tidak berobat karena tidak punya jaminan atau menunggak,” ungkapnya.
Baca Juga: Asrama Mahasiswa di Manado, Bukti Komitmen Banggai terhadap Pendidikan Anak Daerah
Tak hanya itu, BERANI Sehat juga mencakup pembiayaan untuk penyakit yang tidak ter-cover BPJS seperti kanker, tumor, hingga korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.
“Kalau ada program kesehatan di kabupaten mirip BERANI Sehat, sebaiknya anggarannya bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Karena provinsi sudah menjamin,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
