JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada fleksibilitas dan inisiatif pemerintah daerah.
Olehnya, ia meminta setiap kepala daerah segera membentuk satuan tugas (Satgas) dan menjalin koordinasi aktif dengan Badan Gizi Nasional (BGN), guna memastikan implementasi program berjalan optimal.
Baca Juga: Kemendagri Soroti Lemahnya Respons Daerah Hadapi Lonjakan Harga Pangan
“Nah, setelah itu rekan-rekan kepala daerah, segera saya minta menunjuk semacam membuat Satgas untuk MBG, dan tunjuk kepalanya, ketuanya,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Persiapan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Perayaan HUT ke-80 RI 2025, Jum’at, 18 Juli 2025.
Ia mencontohkan daerah seperti Kabupaten Bogor dan Garut yang sudah membentuk Satgas MBG dan menugaskan Sekretaris Daerah sebagai ketua.
Namun, ia menegaskan bahwa penentuan pimpinan Satgas dapat disesuaikan dengan struktur dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Silakan apakah mau Sekda, ataukah pejabat tertentu, Kepala Bappeda, atau Kepala Dinas Pendidikan, dipersilakan saja, asal diberikan kewenangan,” ujarnya.
Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana dan pejabat lintas kementerian, Mendagri menjelaskan pentingnya komunikasi langsung antara Pemda dan BGN.
Untuk itu, kata dia, BGN telah menyiapkan daftar contact person lengkap dari setiap provinsi, kabupaten, dan kota.
Tak hanya soal Satgas, ia juga meminta daerah segera menentukan lokasi dapur MBG atau SPPG. Penentuan titik harus mempertimbangkan letak geografis dan sebaran siswa.
Ia juga mencontohkan Kabupaten Raja Ampat yang semula mengusulkan tiga titik, kemudian menyesuaikan menjadi tujuh karena kondisi kepulauan.
“Karena kalau 3 pulau titik SPPG, maka nanti akan ada kesulitan untuk tambahan biaya distribusi ke sekolah-sekolah yang di pulau lain,” jelasnya.
Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan nasional tak bisa diterapkan seragam, mengingat kondisi setiap daerah berbeda-beda.
Oleh karena itu, pemerintah pusat membuka ruang adaptasi berdasarkan masukan dari kepala daerah.
“(Karena) yang paling paham adalah rekan-rekan kepala daerah tentang daerahnya masing-masing,” tegasnya.
Lebih jauh, Mendagri menilai, MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak, tapi juga membuka peluang kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat. Karena off-taker-nya, pembelinya jelas, ada anggaran yang sudah disiapkan,” ucapnya.
Baca Juga: Mendagri: Reformasi Polri Harus Dimulai dari Pengawasan Internal yang Kuat
Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera menindaklanjuti hasil rapat dengan langkah-langkah teknis konkret. Ia juga mengumumkan akan menggelar pertemuan lanjutan dalam waktu dekat untuk mengevaluasi progres dan kesiapan Satgas di seluruh Indonesia.
“Dua minggu lagi kita akan rapat. Setelah itu kita akan lakukan Zoom meeting lagi dengan teman-teman kepala daerah dan Satgas bersama-sama,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
