JAKARTA, theopini.id — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyoroti lemahnya respons dan pengelolaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis. Ia pun menegaskan, pentingnya evaluasi kinerja daerah secara menyeluruh.
“Kalau kabupaten tetangganya bisa kendalikan harga, tapi satu daerah naik sendiri, ini pertanda bukan karena kondisi pasar, tapi karena SDM yang tidak mampu,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Jakarta, Senin, 14 Juli 2025.
Baca Juga: Kementerian PUPR Gelar Rakor Pengendalian Laju Kenaikan Harga Material di Sulteng
Pernyataan tersebut dilontarkannya, menyusul laporan tren mingguan yang menunjukkan kenaikan harga di berbagai daerah, termasuk bawang merah yang melonjak di 260 kabupaten/kota, naik dari 251 pekan sebelumnya.
Ia juga menyoroti harga telur ayam di kawasan timur Indonesia yang menembus Rp3.000 per butir, jauh di atas rata-rata nasional.
Sementara itu, bawang putih dinilai sebagai satu-satunya komoditas yang relatif stabil meskipun masih mengalami kenaikan harga di 74 daerah.
Tomsi mengingatkan, meski trennya menurun, harga bawang putih tetap harus ditekan agar berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurutnya, kenaikan harga yang tidak merata antara satu daerah dan lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar masalah bukan berasal dari kelangkaan barang, melainkan ketidakefektifan manajemen pengendalian inflasi di tingkat daerah.
“Ini bukan lagi soal data, tapi soal kemauan. Kalau wilayahnya langganan masalah harga cabai dan bawang, tapi tidak ada langkah konkret seperti operasi pasar atau subsidi transportasi, berarti tidak ada sense of crisis,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama lintas wilayah antara daerah penghasil dan pengguna komoditas pangan, serta mengoptimalkan penggunaan APBD dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pokok.
Baca Juga: Pemda Diminta Waspadai Kenaikan Harga 4 Komoditas
Koordinasi aktif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) juga dinilainya krusial untuk mengidentifikasi secara objektif komoditas penyumbang inflasi di setiap daerah.
“Jangan hanya mengandalkan pola kerja lama. Saya minta dicek betul apakah dinas-dinas teknis di daerah benar-benar turun tangan atau hanya pasif menunggu,” pungkas Tomsi, mengakhiri arahannya.
Baca berita lainnya di Google News
