PALU, theopini.id – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah menyebut, kebijakan pemerintah membuka peluang rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) lintas agama di Badan Penyelenggara (PB) Haji sebagai langkah strategis memperkuat moderasi beragama dan profesionalisme birokrasi di Indonesia.
“Pengelolaan haji adalah urusan administratif negara. Maka sudah semestinya dikelola secara profesional tanpa memandang latar belakang agama penyelenggaranya,” ujar Ketua FKUB Sulawesi Tengah, Prof. KH. Zainal Abidin, di Palu, Selasa, 22 Juli 2025.
Baca Juga: Pemda Parimo Dorong Moderasi Beragama lewat Dukungan Prosesi Mediksa
Ia menilai keterlibatan SDM lintas agama tidak mengurangi kekhususan tugas pelayanan ibadah haji. Justru, langkah ini menunjukkan kedewasaan bernegara dan konsistensi pemerintah dalam merawat kebhinekaan.
“Ini bentuk nyata dari moderasi beragama yang selama ini digaungkan. Negara hadir untuk semua, dan pelayanan publik harus mencerminkan semangat kebangsaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan terhadap peran perempuan dalam tubuh birokrasi keagamaan, seperti tercermin dalam prinsip rekrutmen BP Haji yang turut mempertimbangkan keterwakilan gender.
“Kebijakan ini mencerminkan bahwa integritas dan kapasitas harus menjadi tolok ukur utama dalam rekrutmen, bukan identitas agama atau gender,” tegasnya.
Baca Juga: Moderasi Beragama Adalah Fondasi Kerukunan di Tengah Keberagaman
FKUB Sulawesi Tengah berharap, kebijakan inklusif seperti ini menjadi acuan bagi lembaga-lembaga negara lainnya dalam membangun sistem pelayanan publik yang berkeadilan, akuntabel, dan menghargai keberagaman.
“Kami optimis BP Haji ke depan akan tampil sebagai institusi yang solid dan mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan dalam semangat persatuan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
