PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, menilai persoalan utama pengelolaan sumber daya alam bukan terletak pada besarnya potensi tambang, melainkan pada dampak lingkungan yang ditinggalkannya.
“Tantangan yang paling krusial adalah bagaimana kita mengelola lingkungan. Baik hutan, perkampungan, perkotaan, maupun kualitas udara. Kehadiran industri tambang harus dimaknai sebagai peluang sekaligus tanggung jawab besar bagi kita semua,” kata Anwar di Kota Palu, Jum’at, 12 September 2025.
Baca Juga: Dampak Tambang Emas Merambat Sektor Kelautan dan Perikanan di Parimo
Ia menyebut, Sulawesi Tengah dianugerahi kekayaan alam berupa nikel, tembaga, emas, hingga potensi minyak bumi. Namun, keberlimpahan tersebut harus dikelola dengan bijak agar tidak menjadi beban di masa depan.
Anwar juga menyoroti, maraknya praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang semakin masif dilakukan masyarakat.
Menurutnya, solusi terbaik adalah legalisasi tambang rakyat melalui koperasi agar pemerintah bisa melakukan pengawasan, sekaligus memastikan manfaatnya bagi warga lokal.
“Daripada dibiarkan ilegal yang akhirnya hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik, lebih baik kita tertibkan dan beri solusi,” jelasnya.
Melalui izin pertambangan rakyat, koperasi bisa diberikan kewenangan mengelola lahan tertentu, misalnya 10 hektare per koperasi.
Dengan cara ini, kata dia, masyarakat tetap mendapat manfaat ekonomi, sementara pemerintah bisa menjaga kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Kapolres Parimo Diminta Respon Cepat Keluhan Masyarakat Soal Dampak PETI
Ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, hingga masyarakat desa.
“Yang kita inginkan adalah tambang rakyat untuk rakyat, bukan tambang rakyat yang justru merugikan rakyat. Saya optimis jika semua bergerak bersama, Sulawesi Tengah akan mampu menjadi contoh tata kelola pertambangan rakyat yang berkeadilan dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Baca berita lainnya di Google News
