PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menilai, digitalisasi distribusi pangan akan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus pemerataan ekonomi hingga tingkat desa.
“Dengan digitalisasi, pemerintah bisa memantau stok dan harga hingga tingkat koperasi. Jika berjalan baik, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi percontohan dalam pengendalian harga dan penguatan ekonomi desa sesuai harapan Presiden,” ujar Anwar Hafid menerima kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong (Parimo), Zulfinasran A Tingaso di Kota Palu, Kamis, 18 September 2025.
Baca Juga: Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Tulang Punggung Distribusi Pangan Program MBG
Ia menyampaikan, apresiasi tinggi Program Satu Harga yang dipaparkan Sekretaris Daerah Parimo, Zulfinasran A Tiangso.
Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan visi-misi Pemprov Sulawesi Tengah melalui program BERANI Murah yang fokus menstabilkan harga sembako, serta BERANI Panen Raya, menjamin kesejahteraan petani.
“Saya sangat mendukung program ini. Kalau bisa, kita angkat menjadi kebijakan tingkat provinsi. Saya siap mendorong lahirnya peraturan gubernur, bahkan peraturan daerah jika diperlukan,” tegasnya.
Ia menilai, implementasi program tidak hanya akan membantu pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga desa-desa.
Karena itu, Anwar menjadwalkan rapat kerja bersama jajaran Sekda se-Sulawesi Tengah pada 24 September 2025 di Kabupaten Parimo, guna membahas teknis pelaksanaan.
Forum ini, diharapkan melahirkan komitmen bersama untuk memperkuat peran koperasi dan BUMD pangan sebagai penopang stabilitas harga.
“Program ini jangan hanya berhenti di Parigi Moutong, tapi harus kita gerakkan di seluruh 13 kabupaten dan kota. Dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan keadilan harga bagi masyarakat dan kesejahteraan bagi petani,” tukasnya.
Sebelumnya, Sekda Parimo, Zulfinasran A Tiangso menjelaskan, Program Satu Harga dari Gerbang Desa untuk Indonesia lahir sebagai jawaban atas tantangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangkaian Diklat PIM Angkatan 63.
Baca Juga: Bupati Parimo Dorong Warga Laporkan Penyimpangan Distribusi Gas LPG Gratis
“Intinya bagaimana menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, sekaligus memastikan petani memperoleh nilai jual hasil panen yang layak. Program ini kami sinkronkan dengan visi Presiden, kebijakan nasional, hingga misi daerah,” jelasnya.
Ia menekankan, konsep yang dibangun tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berpotensi menjadi kebijakan strategis di tingkat provinsi bahkan nasional.
Baca berita lainnya di Google News
