PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berkomitmen memperkuat tata kelola pajak daerah yang transparan dan berbasis data.
Sinergi ini, dibangun melalui diskusi strategis antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parimo dan Provinsi Sulawesi Tengah, membahas upaya optimalisasi penerimaan dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Rabu, 5 November 2025.
Baca Juga: TP2DD Parimo Sosialisasikan Pemungutan Pajak Daerah ke Pelajar
“Kami ingin memastikan bahwa setiap potensi pajak daerah tergali secara maksimal dengan sistem yang terintegrasi, pertukaran data yang akurat, dan peningkatan kapasitas aparatur di lapangan,” ujar Kepala Bapenda Parimo, Mohammad Yasir.
Menurutnya, sinergitas dengan pemerintah provinsi menjadi krusial karena sejumlah sektor pajak, seperti PKB dan BBNKB, berada di bawah kewenangan provinsi namun hasilnya turut memperkuat pendapatan kabupaten.
“Kolaborasi ini penting agar proses administrasi, pelaporan, dan distribusi penerimaan berjalan transparan dan efisien. Dengan begitu, potensi kebocoran dapat diminimalisir, dan penerimaan daerah bisa tumbuh berkelanjutan,” jelasnya.
Selain sektor kendaraan bermotor, pertemuan juga menyoroti potensi besar dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang tersebar di beberapa wilayah Parimo.
Yasir menilai, potensi sektor ini belum sepenuhnya tergarap akibat masih lemahnya pendataan dan kepatuhan wajib pajak.
“Kami bersama Bapenda Provinsi akan memperkuat sistem monitoring lapangan dan validasi data agar potensi pajak dari MBLB bisa termanfaatkan secara optimal. Pajak dari sektor ini dapat menjadi penopang penting pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” katanya.
Ia menegaskan, upaya optimalisasi pajak tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Wakil Bupati Sigi Pimpin Rakor Fiskal Pajak Daerah
“Pajak daerah bukan semata angka dalam laporan keuangan, tapi refleksi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, kami ingin menghadirkan tata kelola pajak yang bersih, transparan, dan berkeadilan,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas pemerintah ini, Pemda Parimo berharap dapat memperkuat fondasi pemerintahan fiskal berbasis kolaborasi dan data, sekaligus menjadikan sistem perpajakan daerah lebih adaptif terhadap perkembangan digital dan kebutuhan masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
