PARIMO, theopini.id – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parimo), H. Abdul Sahid, memastikan pemerintah daerah segera menurunkan alat berat untuk menangani dampak banjir di Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat.
Penanganan diawali dengan normalisasi sungai dan perbaikan jalan yang rusak, agar akses masyarakat dapat kembali berfungsi.
Komitmen tersebut, disampaikan Abdul Sahid saat meninjau langsung lokasi banjir di Desa Air Panas, Senin, 3 Agustus 2026. Dalam kunjungan itu, ia didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, dan tokoh masyarakat.
“Kalau masyarakat percaya, berikan saya kesempatan dua sampai tiga hari untuk mengatur peralatan. Kita perbaiki ini dulu, karena kalau dibiarkan, kerusakannya akan semakin besar,” tegas Abdul Sahid.
Ia mengatakan, penanganan awal difokuskan pada penimbunan titik-titik jalan yang berlubang dan rusak agar dapat kembali dilalui masyarakat dengan aman.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan melakukan normalisasi aliran sungai yang dipenuhi material banjir.
“Kita akan lakukan penimbunan dulu pada bagian yang berlubang. Insyaallah, pemerintah akan melakukan pekerjaan itu,” ujarnya.
Selain memperbaiki jalan utama, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi kondisi jalan alternatif menuju Desa Olobaru.
Jalur tersebut, dinilai penting sebagai akses cadangan ketika jalan utama tidak dapat dilalui akibat banjir atau saat proses perbaikan berlangsung.
“Jalan alternatif ini juga akan kita lihat dan kita koordinasikan. Jangan sampai ketika jalan utama dikerjakan, masyarakat tidak memiliki akses,” katanya.
Abdul Sahid mengungkapkan, dirinya telah beberapa kali turun ke kawasan tersebut sejak awal menjabat untuk mendorong normalisasi sungai. Namun, ia menilai penanganan sebelumnya belum dilakukan secara berkelanjutan.
“Saya pernah membuktikan. Baru beberapa hari saya dilantik, saya sudah turun tangan. Cuma sayangnya tidak ditindaklanjuti. Insyaallah, ketika ini kita lakukan, normalisasi akan kita lakukan secara rutin,” ujarnya.
Menurutnya, normalisasi sungai harus menjadi kegiatan berkala, bukan hanya dilakukan setelah banjir terjadi. Langkah itu, dinilai penting untuk mengurangi pendangkalan, mengendalikan penumpukan material, serta meminimalkan risiko banjir yang kembali mengganggu aktivitas masyarakat.
Dalam dialog bersama warga, Abdul Sahid juga menyinggung aktivitas pertambangan di kawasan Desa Kayuboko. Ia menegaskan seluruh perusahaan wajib memiliki legalitas yang sah dan memenuhi seluruh ketentuan teknis yang dipersyaratkan, termasuk keberadaan Kepala Teknik Tambang (KTT).
“Kalau tambang ini sudah berstatus legal, tidak ada satu pun item yang boleh ditinggalkan. Kalau ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan, maka dia tidak bisa bekerja,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan harus dilakukan secara bersama oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan.
Untuk mempercepat penanganan, Wabup Sahid memastikan segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar alat berat dapat diturunkan ke lokasi dalam waktu dekat.
“Saya akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk turun melakukan normalisasi. Berikan saya kesempatan untuk mengatur peralatan. Insyaallah, saya akan berada di depan untuk memperbaiki ini,” tegasnya.
Abdul Sahid mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan serta mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi pascabanjir. Menurutnya, keselamatan masyarakat dan pemulihan akses menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana upaya kita agar jalan ini bisa normal kembali. Saya menganggap masyarakat sebagai orang tua saya. Karena itu, saya akan berupaya memberikan yang terbaik,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati
