PARIMO, theopini.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Erwin Burase, meninjau langsung lokasi banjir bandang di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Rabu, 26 Agustus 2026.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan warga terdampak berjalan cepat, menyusul banjir yang membawa material lumpur dan kayu hingga ke permukiman serta ruas Jalan Trans Sulawesi.
“Langkah pertama yang kita lakukan ini, segera posko. Posko sudah harus siap. Kemudian mendata semua kerugian di masyarakat,” ujar Erwin usai meninjau lokasi.
Ia meminta pendataan mencakup kerusakan rumah serta warga yang mengungsi ke rumah keluarga. Data tersebut, menjadi dasar penyaluran bantuan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Kemudian bantuan-bantuan yang diutamakan segera, seperti masyarakat yang mengungsi ini cepat dicari tahu, karena mereka tidak di posko-posko tapi di rumah-rumah keluarga, cepat didata agar kita bisa memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka,” katanya.
Pemkab Parimo telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan dan memungkinkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Kalau sudah ditetapkan tanggap daruratnya, kita punya anggaran dari BTT, itu sudah bisa kita cairkan untuk penanganan ini,” ujarnya.
Erwin juga meminta alat berat segera dikerahkan untuk membersihkan material yang menumpuk di sejumlah titik.
“Yang jelas alat berat kita harus segera turunkan secepatnya, mudah-mudahan siang sore ini,” katanya.
Sebelum pengerahan alat berat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parimo melakukan pemantauan menggunakan drone untuk melihat kondisi lapangan. Hasil pemantauan menjadi dasar menentukan titik yang dapat langsung ditangani.
Normalisasi aliran air juga disiapkan untuk mengantisipasi banjir susulan.
“Kita khawatirkan kalau malamnya terjadi lagi banjir bisa lebih parah dari sebelumnya,” ujar Erwin.
Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo, Rivai, mengatakan status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, mulai 26 Agustus hingga 8 September 2026.
“Status tanggap darurat berlangsung 14 hari ke depan,” kata Rivai saat ditemui di lokasi banjir.
Menurutnya, selama periode tersebut penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembersihan lumpur di permukiman serta normalisasi sungai.
Penanganan melibatkan lintas sektor dengan dukungan sekitar 200 personel TNI/Polri yang bergabung bersama tim di lapangan.
“Penanganan tanggap darurat tentunya melibatkan lintas sektor melalui kerja-kerja kolaborasi. Saat ini kurang lebih 200 personel TNI/Polri bergabung dengan tim di lapangan,” ujarnya.
Rivai menyebut akses Jalan Trans Sulawesi di Desa Avolua yang sebelumnya tertutup lumpur sepanjang kurang lebih 500 meter kini kembali dapat dilalui kendaraan.
“Arus lalu lintas sempat macet, sekarang sudah normal kendaraan sudah bisa melintas. Meski begitu kami mengimbau pengguna jalan tetap berhati-hati, karena jalan masih licin,” katanya.
Berdasarkan data sementara BPBD Parimo, banjir mengakibatkan 12 rumah rusak dan 50 rumah terendam lumpur. Selain itu, sedimentasi menutup sekitar 500 meter ruas Jalan Trans Sulawesi dan satu unit pabrik durian turut terdampak.
Banjir terjadi sekitar pukul 01.00 Wita setelah hujan lebat mengguyur wilayah Parimo. Air sungai meluap dan membawa lumpur serta potongan kayu ke kawasan permukiman.
“Tentunya di masa tanggap darurat layanan kebutuhan dasar masyarakat kami utamakan,” kata Rivai.
Sementara itu, Erwin mengatakan sebagian warga terdampak masih mengungsi di rumah keluarga. Pemerintah daerah akan memetakan kebutuhan mereka sebelum menentukan kemungkinan pemusatan pengungsi di satu lokasi.
“Kalau mereka memang bisa kita pindahkan, kita harus pusatkan satu itu,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan satu posko sebagai pusat penerimaan dan koordinasi bantuan agar penyalurannya lebih terarah. Lansia, ibu hamil dan balita menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam pendataan.
Terkait banyaknya material kayu yang terbawa arus, Erwin mengatakan penilaian sementara pemerintah mengarah pada dampak kebakaran hutan sebelumnya.
“Kalau sementara kita punya penilaian, pelihatan kita ini akibat dari kebakaran hutan yang lalu,” katanya.
Menurutnya, sisa material kayu pascakebakaran berpotensi terbawa arus ketika hujan deras dan membahayakan permukiman warga.
Untuk membersihkan material yang masuk ke dalam rumah, pemerintah juga menyiapkan peralatan manual seperti sekop karena tidak seluruh lokasi dapat dijangkau alat berat.
Erwin menegaskan penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Baca berita lainnya di Google News
