PARIMO, theopini.id – Kebiasaan masyarakat yang kehilangan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Di tengah keterbatasan bahan cetak akibat efisiensi anggaran, permohonan pencetakan ulang KTP-el ikut menambah kebutuhan ribbon dan film.
“Dari sepuluh orang yang datang, enam itu karena KTP-nya hilang. Padahal KTP itu baru dicetak, kemudian hilang lagi,” kata Kepala Dukcapil Parimo, Asmadi, saat ditemui, Rabu, 2 September 2026.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi persoalan karena pencetakan ulang KTP-el membutuhkan bahan yang sama, sementara ketersediaan ribbon dan film harus diatur secara efisien.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa KTP-el bukan dokumen yang bisa diperlakukan sembarangan.
Selain menjadi identitas penduduk, dokumen tersebut dibutuhkan untuk mengakses berbagai pelayanan dan program pemerintah.
“Mungkin karena KTP ini dianggap gratis. Ketika KTP sudah jadi, tolong dijaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan pencetakan KTP-el di Dukcapil Parimo cukup tinggi. Satu ribbon dapat digunakan untuk mencetak sekitar 500 KTP-el, sedangkan satu film digunakan untuk sekitar 1.000 KTP-el.
Kebutuhan ribbon untuk pelayanan pencetakan KTP-el, bahkan mencapai sekitar tujuh hingga 10 unit setiap bulan.
Karena itu, Dukcapil Parimo harus mengatur pencetakan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi permohonan. Pelayanan bagi warga yang baru pertama kali membuat KTP-el serta kebutuhan mendesak tetap menjadi prioritas.
“Kalau perubahan data, dari belum kawin menjadi kawin, pindah alamat atau pekerjaan, itu memang hak masyarakat. Tapi kalau baru tiga bulan dicetak kemudian hilang, datang lagi untuk mengganti, harus menunggu,” kata dia.
Asmadi mengimbau masyarakat lebih bertanggung jawab menjaga KTP-el setelah diterima. Menurutnya, menjaga dokumen kependudukan tidak hanya membantu menghindari urusan pencetakan ulang, tetapi juga membantu Dukcapil menghemat penggunaan bahan cetak di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Ini sangat dibutuhkan untuk sekolah gratis, semua program pemerintah. Jadi saya mohon, KTP yang sudah jadi dijaga,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Moh Abdillah Novandi
