PALU, theopini.id – Gubernur H Anwar Hafid berkomitmen memperjuangkan kepastian status kepegawaian bagi tenaga kesehatan PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer di Sulawesi Tengah kepada pemerintah pusat.
“Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak? Padahal kalau kita lihat, dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” tegas Anwar Hafid saat menerima ratusan tenaga kesehatan PPPK dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Karena itu, ia menilai tenaga kesehatan semestinya memperoleh perhatian dan kepastian status kepegawaian sebagaimana tenaga pendidik PPPK.
“Karena itu saya mendukung sepenuhnya saudara-saudara sekalian untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Untuk memperjuangkan aspirasi tersebut, Anwar Hafid meminta para tenaga kesehatan segera menyiapkan surat resmi yang memuat aspirasi dan tuntutan mereka.
Surat tersebut, kata dia, akan dibawa dalam agenda kunjungannya ke Jakarta untuk dikomunikasikan langsung dengan kementerian terkait.
“Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan agar dibuatkan surat tertulis. Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.
Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut Anwar Hafid juga langsung menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono melalui sambungan telepon.
Ia menyampaikan persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah, terutama terkait belum adanya kepastian pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Dante meminta agar aspirasi tersebut disampaikan secara tertulis untuk diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB.
Anwar Hafid mengatakan persoalan tenaga PPPK bukan hal baru baginya. Saat masih bertugas sebagai anggota DPR RI, ia mengaku kerap menerima aspirasi dan keluhan dari berbagai daerah.
Karena itu, ia berharap persoalan yang disampaikan ratusan tenaga kesehatan Sulawesi Tengah tersebut mendapat perhatian serius pemerintah pusat dan tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan yang sama-sama memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia.
“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
