PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menghadapi ruang fiskal yang lebih terbatas dalam penyusunan APBD 2027.
Proyeksi anggaran tahun depan diproyeksikan hanya sekitar Rp1,4 triliun, turun hampir Rp300 miliar dibanding APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp1,7 triliun.
Bupati Parimo, H. Erwin Burase mengatakan, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah kembali menata belanja agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
“Pada 2027, harus dibuat anggaran betul-betul tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan tentunya sesuai dengan jumlah ketersediaan anggaran. Kita memang belanja pegawai kita yang besar,” kata Bupati Erwin ditemui di ruang kerjanya, Senin, 8 September 2026.
Menurutnya, penurunan proyeksi APBD tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dengan masih besarnya beban belanja pegawai. Karena itu, program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD 2027 harus dipilih secara lebih selektif.
Erwin mengatakan, evaluasi terhadap program juga mengacu pada hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah.
Dari evaluasi tersebut, masih ditemukan sejumlah program dan kegiatan yang dinilai belum tepat sasaran serta memiliki output yang belum jelas.
“Masih banyak program kegiatan kita itu yang belum dianggap tepat sasaran, output-nya yang belum jelas. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Jadi, ini menjadi bahan kita untuk mengevaluasi untuk 2027,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap anggaran harus memiliki sasaran dan hasil yang dapat diukur. Pemerintah perlu mengetahui secara jelas siapa penerima manfaat sebuah program serta perubahan yang hendak dicapai melalui anggaran tersebut.
Erwin mencontohkan program penanganan stunting. Menurutnya, alokasi anggaran harus disertai target yang jelas mengenai jumlah kasus yang hendak ditekan.
“Kalau kita bicara stunting, berapa banyak stunting yang kira-kira kita targetkan bisa kita turunkan dengan anggaran ini. Nah, ini yang belum tergambar di anggaran kita, menjadi evaluasi kita ini,” katanya.
Meski ruang fiskal menyempit, Bupati Erwin menilai belanja modal justru perlu diperbesar, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu upaya yang disiapkan pemerintah, adalah memanfaatkan alat berat untuk membuka akses jalan menuju kawasan produksi masyarakat.
Dalam perubahan anggaran tahun ini, Pemda Parimo mengalokasikan anggaran untuk pengadaan ekskavator.
“Selain untuk bencana, kita akan membuka jalan-jalan akses ke kantor produksi dengan anggaran yang kecil tapi bisa dilaksanakan di banyak tempat,” jelasnya.
Menurutnya, pekerjaan tersebut akan dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan alat berat dan material yang disiapkan pemerintah.
Dengan pola tersebut, alokasi anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membuka lebih banyak akses jalan.
“Anggaran yang tadinya hanya sekitar Rp1 miliar lebih, mungkin bisa tiga, empat jalan yang bisa kita buat dengan alat berat itu,” ujarnya.
Untuk infrastruktur, Pemda Parimo akan mengoptimalkan koordinasi dan meminta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga keterbatasan fiskal daerah tidak sepenuhnya membebani APBD kabupaten.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai melihat potensi pendapatan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Bupati Erwin menyebut sektor pertambangan sebagai salah satu potensi besar yang dimiliki Parimo.
Pemda Parimo kini mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada wilayah yang telah memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Salah satu lokasi yang disebut, adalah Desa Air Panas dan Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.
“Yang jelas kita pertama mempercepat untuk keluarnya IPR yang sudah ada WPR-nya. Kemudian untuk lokasi lain kita masih melihat yang mana boleh, mana tidak boleh. Kita pelajari,” kata Erwin.
Ia mengatakan, potensi pendapatan dari sektor lain juga masih akan dibahas dan dikaji lebih lanjut.
Dengan proyeksi APBD 2027 yang lebih kecil, Bupati Erwin menegaskan, pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan prioritas.
Setiap program yang masuk dalam APBD harus memiliki sasaran yang jelas, output yang terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
