PARIMO, theopini.id – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, masih mencukupi.
Namun, penyalahgunaan BBM dinilai menjadi salah satu persoalan yang dapat mengganggu ketersediaan bagi masyarakat yang berhak.
“Yang perlu diketahui dan disampaikan kepada masyarakat, penyaluran stok ke Parimo itu selalu cukup,” kata Branch Manager (SBM) Sulawesi Tengah I Fuel PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Made Bilan, saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Parimo yang membahas polemik kelangkaan BBM di daerah tersebut, Senin, 26 Oktober 2026.
Ia mencontohkan penyaluran BBM ke SPBU Kampal yang beberapa hari sebelumnya menjadi sorotan, akibat kelangkaan dan kenaikan harga BBM di tingkat pengecer. Menurutnya, pasokan ke SPBU tersebut setiap hari tetap dipenuhi.
Meski demikian, proses distribusi BBM dari Depot Donggala terkadang menghadapi kendala waktu tempuh. Kondisi itu, dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan memicu keresahan konsumen.
Made menegaskan, pengawasan bersama diperlukan agar BBM yang telah disediakan dapat tersalurkan sesuai peruntukan, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kegiatan produktif, seperti petani dan nelayan.
“Selama masih ada penyalahgunaan BBM, berapa pun stok yang kita siapkan pasti tidak akan cukup,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu faktor yang turut mendorong penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah disparitas harga antar Pertalite dan Pertamax. Perbedaan harga tersebut, dinilai dapat memicu antrean pada jalur BBM bersubsidi.
Selain itu, terdapat oknum yang memanfaatkan perbedaan harga dengan membeli BBM bersubsidi untuk kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Selisih harga yang diperoleh, dapat mencapai Rp3.000 per liter.
Praktik serupa, lanjutnya, juga terjadi pada solar bersubsidi. BBM yang dibeli dengan harga Rp6.500 per liter disebut dijual kembali dengan harga sedikit lebih rendah dibandingkan solar nonsubsidi.
Karena itu, Made berharap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Parimo dapat diminimalkan melalui pengawasan dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat terkait, serta pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi.
Dengan pengawasan yang lebih baik, ketersediaan BBM diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peruntukannya, terutama petani dan nelayan yang bergantung pada BBM untuk menunjang aktivitas ekonomi.
“Kami berharap melalui diskusi ini bisa didapatkan solusi dan komitmen agar masyarakat kita bisa mendapatkan BBM dan melakukan kegiatannya dengan lancar,” pungkanya.
Baca berita lainnya di Google News
