PARIMO, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, berupaya melengkapi persyaratan perencanaan dan regulasi untuk membuka peluang mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) terpadu bagi penanganan kawasan kumuh.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW/PIPW) Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara, mengatakan penyelesaian dokumen dan regulasi menjadi langkah penting agar peluang bantuan tersebut dapat dimanfaatkan.
“Pemerintah daerah mengupayakan agar proses di tingkat kabupaten dapat diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, proses sinkronisasi di tingkat provinsi diperkirakan berlanjut pada tahun berikutnya karena jadwal pembahasan di tingkat provinsi masih padat,” jelas Sudiara saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 27 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, selama dua tahun terakhir pemerintah daerah telah memperoleh peluang untuk mengakses DAK terpadu dalam penanganan kawasan kumuh.
Melalui skema tersebut, penanganan kawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan menggabungkan sejumlah program, seperti pembangunan perumahan, penyediaan air bersih, dan penataan lingkungan.
Untuk mendukung upaya itu, Pemda Parimo telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).
Namun, regulasi pendukungnya masih harus melalui pembahasan dan sinkronisasi dengan bagian hukum serta instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat.
Sudiara mengatakan, pemerintah daerah berupaya menyelesaikan tahapan di tingkat kabupaten terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses sinkronisasi di tingkat provinsi.
Dengan demikian, kelengkapan dokumen perencanaan dan regulasi diharapkan dapat mendukung kesiapan daerah dalam memenuhi persyaratan untuk mengakses DAK terpadu.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati
