PARIMO, theopini.id — Sebanyak 1.133 nelayan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah tersebut merupakan hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Bupati Parimo, H Erwin Burase mengatakan, alokasi tersebut merupakan hasil upaya pemerintah daerah memperjuangkan perlindungan bagi nelayan yang memiliki risiko pekerjaan tinggi.
“Beberapa waktu lalu kita di KKP meminta asuransi perlindungan nelayan. Alhamdulillah, kita mendapat lebih dari seribu nelayan. Sementara jumlah nelayan kita kurang lebih 15 ribu orang. Ini akan terus kita perjuangkan agar jumlah penerimanya bisa ditambah,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja petugas lapangan dan penyuluh perikanan yang dirangkaikan dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Parigi, Senin, 9 November 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parimo, Mohammad Nasir, menjelaskan, penetapan 1.133 nelayan sebagai penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil koordinasi Bupati dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP pada 14 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan potensi sumber daya perikanan serta jumlah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pelaku usaha perikanan di Parimo.
“Pada saat itu dipaparkan bahwa jumlah masyarakat nelayan dengan risiko pekerjaan tinggi mencapai sekitar 15 ribu orang. Alhamdulillah, dari hasil pertemuan tersebut, pada Oktober kami telah mendapatkan SK penetapan nelayan yang memperoleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.133 orang,” jelas Nasir.
Ia mengatakan, program tersebut memberikan perlindungan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia saat melaut.
Manfaatnya mencakup santunan bagi keluarga yang ditinggalkan serta biaya pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
Nasir menambahkan, pendataan nelayan menjadi bagian penting untuk memastikan ketepatan pelayanan dan penyaluran program pemerintah kepada masyarakat perikanan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan penyuluh dan petugas teknis lapangan.
Salah satu instrumen pendataan adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), yang berfungsi sebagai identitas bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
“Kartu ini menjadi identifikasi bahwa mereka benar-benar berprofesi sebagai nelayan. Kartu tersebut juga menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh barcode yang berkaitan dengan program bagi nelayan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
