JAKARTA, theopini.id – Sebanyak 135 kabupaten/kota di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras. Kondisi tersebut, menjadi perhatian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir yang meminta Perum Bulog mengevaluasi efektivitas intervensi harga bersama pemerintah daerah.
“Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya,” ungkap Tomsi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 21 September 2026.
Ia mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab harga beras masih mengalami kenaikan di sejumlah daerah, meskipun berbagai langkah stabilisasi telah dilakukan pemerintah.
Contohnya, kata dia, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat yang masih mencatatkan harga beras tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama antara Bulog dan pemerintah daerah.
Sekjen Tomsi mengapresiasi berbagai upaya stabilisasi yang telah dilakukan Bulog.
Namun, ia menegaskan, keberhasilan intervensi tidak cukup diukur dari pelaksanaan program, melainkan juga dari dampaknya terhadap harga di tingkat masyarakat.
Selain harga beras, pemerintah juga mencermati perkembangan harga sejumlah komoditas pangan lainnya. Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2026 secara month-to-month tercatat sebesar 0,21 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dengan andil 0,17 persen. Komoditas yang turut menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.
Kenaikan harga juga masih terjadi di sejumlah daerah. Sulawesi Utara dan Gorontalo tercatat sebagai dua provinsi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif tinggi, masing-masing 12,45 persen dan 10,25 persen.
Komoditas yang memengaruhi kenaikan antara lain cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.
Tomsi juga meminta evaluasi dilakukan terhadap daerah yang telah menerima berbagai intervensi pemerintah tetapi masih mengalami kenaikan harga.
Daerah penerima bantuan diminta kembali diundang dalam pertemuan khusus bersama Kementerian Pertanian untuk melihat dampak bantuan terhadap pengendalian harga.
Ia menegaskan pengendalian harga pangan perlu dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Rakor pengendalian inflasi yang telah berlangsung hampir 200 kali secara mingguan akan terus dilaksanakan, untuk memantau perkembangan harga di daerah.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini. Kami minta kesediaannya, keikhlasannya untuk betul-betul dapat kita laksanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita,” pungkas Tomsi.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati
