the OPINI
No Result
View All Result
  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Karya Anak Bangsa
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Karya Anak Bangsa
No Result
View All Result
the OPINI
No Result
View All Result
Home Daerah

Pengawasan Tambang Emas Ilegal Tak Maksimal, Berikut Penjelasan DLH

the OPINIbythe OPINI
15 Januari 2022
in Daerah, Headline
Reading Time: 2 mins read
the OPINIbythe OPINI
15 Januari 2022
in Daerah, Headline
Reading Time: 2 mins read
Pemda Parimo Disarankan Ambil Alih Lahan Bekas Tambang Ilegal Kayuboko

Lokasi tambang emas ilegal di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parimo yang tak lagi diolah dan ditinggalkan para penambang. (Foto : Novita)

PARIMO, theopini.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengungkapkan, tak maksimalnya pengawasan tambang emas ilegal karena disebabkan keterbatasan anggaran.   

“Lokasi tambang ilegal yang bisa kami tinjau secara langsung, hanya lokasi yang terdekat dan bisa dijangkau oleh kendaraan operasional saja,” ungkap Kepala Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan (PPLH) DLH Parimo, Muhammad Idrus, saat ditemui di Parigi, Rabu, 13 Januari 2022.

Dia mengatakan, lokasi tambang emas ilegal di Kabupaten Parimo, jauh dari perkampungan. Sehingga, dengan keterbatasan anggaran untuk kendaraan operasional, dan aparatur pengawasan, pihaknya hanya mampu menjangkau lokasi terdekat, sebanyak lima kali dalam setahun.

Seperti, aktivitas tambang emas ilegal Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat dan Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo.

Baca Juga

Bupati Erwin Burase Ajak Pemuda GKST Jadi Mitra Pembangunan Daerah

5 Hari Pencarian Tak Membuahkan Hasil, Operasi SAR Nelayan Hilang di Balut Dihentikan

Gempa Bumi Terkini 6.2 M Guncang 198 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT

“Kalau lokasi tambang yang sudah jauh, kami belum bisa upayakan untuk peninjauan lokasi terkait pengawasan. Tetapi, kami selalu bersinergi dengan pihak pemerintah kecamatan dan desa setempat, untuk mengetahui seperti apa perkembangan di lokasi tambang,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya telah membentuk Satgas Penegak Hukum Terpadu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Parimo tahun lalu.

Dengan penuh kesadaran, pihaknya tidak bisa melakukan penindakan secara langsung, tetapi pengawasan harus selalu dilakukan sesuai aturan yang berlaku di DLH.

Menurutnya, DLH selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, atas dampak lingkungan akibat aktivitas tambang emas ilegal itu. Jika saja masih diteruskan, tentunya akan merusak dan mengurangi hasil pertanian.

Kemudian, aktivitas itu juga akan merusak struktur sungai, mulai dari tercemarnya air sungai, pendangkalan dan lain sebagainya.

“Hal itu juga dapat menjadi potensi bencana. Misalnya banjir, dan efek negatif bagi para petani,” ungkapnya.

Sesuai aturan kata dia, DLH  hanya menggunakan skala prioritas sesuai aduan masyarakat setempat, dan dilanjutkan dengan verifikasi ke lapangan, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Pertanyaannya, kalau mereka tidak mau adanya tambang ilegal dilingkungannya, pasti tidak akan ada kerusakan terjadi. Siapa yang mau menyewakan lahannya, siapa yang mau menjual lahannya, itu mereka sendiri. Itu terjadi akibat ulah mereka sendiri,” tandasnya.

Laporan : Abdul Farid

ShareSendTweet
Previous Post

Sulut Ekspor Total 37.499 Ton Tuna Beku ke Amerika

Next Post

Poliklinik Jantung dan THT di RSUD Anuntaloko Kembali Dibuka

the OPINI

the OPINI

Related Posts

Bupati Erwin Burase Ajak Pemuda GKST Jadi Mitra Pembangunan Daerah

Bupati Erwin Burase Ajak Pemuda GKST Jadi Mitra Pembangunan Daerah

17 Juli 2026
Rakor Morowali, Anwar Hafid Tekankan Implementasi 9 Program BERANI

Rakor Morowali, Anwar Hafid Tekankan Implementasi 9 Program BERANI

16 Juli 2026
Serahkan Lokasi Program KNPM, Bupati Erwin: Pembangunan Harus Dimulai dari Desa Pesisir

Serahkan Lokasi Program KNPM, Bupati Erwin: Pembangunan Harus Dimulai dari Desa Pesisir

16 Juli 2026
DKP Parimo Minta Dukungan Lintas Sektor, 8 Kampung Nelayan Merah Putih Siap Dibangun

DKP Parimo Minta Dukungan Lintas Sektor, 8 Kampung Nelayan Merah Putih Siap Dibangun

16 Juli 2026
Kuota Bedah Rumah di Gorontalo Bertambah Jadi 6.066 Unit

Kuota Bedah Rumah di Gorontalo Bertambah Jadi 6.066 Unit

16 Juli 2026
Rekomendasi Membawa Kasus ke APH Menghilang dari Keputusan Akhir Pansus LHP-BPK Parimo

Rekomendasi Membawa Kasus ke APH Menghilang dari Keputusan Akhir Pansus LHP-BPK Parimo

15 Juli 2026

ARTIKEL TERKINI

Bupati Erwin Burase Ajak Pemuda GKST Jadi Mitra Pembangunan Daerah

Bupati Erwin Burase Ajak Pemuda GKST Jadi Mitra Pembangunan Daerah

17 Juli 2026
5 Hari Pencarian Tak Membuahkan Hasil, Operasi SAR Nelayan Hilang di Balut Dihentikan

5 Hari Pencarian Tak Membuahkan Hasil, Operasi SAR Nelayan Hilang di Balut Dihentikan

17 Juli 2026

Gempa Bumi Terkini 6.2 M Guncang 198 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT

16 Juli 2026
Rakor Morowali, Anwar Hafid Tekankan Implementasi 9 Program BERANI

Rakor Morowali, Anwar Hafid Tekankan Implementasi 9 Program BERANI

16 Juli 2026
Serahkan Lokasi Program KNPM, Bupati Erwin: Pembangunan Harus Dimulai dari Desa Pesisir

Serahkan Lokasi Program KNPM, Bupati Erwin: Pembangunan Harus Dimulai dari Desa Pesisir

16 Juli 2026
Load More

PILIHAN EDITOR

Anwar Hafid Targetkan Produktivitas Padi Sulteng Naik 50 Persen pada 2027

Anwar Hafid Targetkan Produktivitas Padi Sulteng Naik 50 Persen pada 2027

14 Juli 2026
Dinkes Parimo Pastikan Temuan BPK Pengadaan Obat Tak Timbulkan Kerugian Daerah

Dinkes Parimo Pastikan Temuan BPK Pengadaan Obat Tak Timbulkan Kerugian Daerah

13 Juli 2026
Serahkan Lokasi Program KNPM, Bupati Erwin: Pembangunan Harus Dimulai dari Desa Pesisir

Serahkan Lokasi Program KNPM, Bupati Erwin: Pembangunan Harus Dimulai dari Desa Pesisir

16 Juli 2026
Wagub Sulteng Ajak Gereja Perkuat Kolaborasi Cegah Narkoba dan Dekadensi Moral

Wagub Sulteng Ajak Gereja Perkuat Kolaborasi Cegah Narkoba dan Dekadensi Moral

13 Juli 2026
Anwar Hafid Minta Tak Ada Lagi Ego Kewenangan dalam Membangun Pertanian Sulteng

Anwar Hafid Minta Tak Ada Lagi Ego Kewenangan dalam Membangun Pertanian Sulteng

14 Juli 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
PERS MERDEKA

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Karya Anak Bangsa

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In