PALU, theopini.id – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendukung program peduli aksi Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal itu, disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir kepada Gubernur H Rusdy Mastura saat audien, Selasa, 24 Januari 2023.
Baca Juga : Kemenkumham Sulteng Ingatkan Jajarannya Lakukan Mitigasi Lapangan
Beberapa hal yang menjadi diskusi, dan harapan yang ingin dicapai atas audiensi tersebut, yakni capaian aksi HAM disejumlah kabupaten pada 2022 mengalami penurunan. Sehingga, perlu dorongan dari Gubernur Sulawesi Tengah sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.
Bahkan, yang menjadi catatan penting dalam pelaporan di 2022, adalah masih terdapatnya pemikiran bahwa pelaksanaan aksi HAM sepenuhnya menjadi tugas Pemerintah Pusat. Sehingga, alokasi anggaran untuk pelaksanaan program tersebut di daerah sangat minim.
“Perlu dukungan Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah untuk memberikan penegasan melalui Surat Edaran agar Bupati dan Walikota se- Sulawesi Tengah lebih memperhatikan program peduli HAM,” ungkap Budi Argap Situngkir kepada Gubernur.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura mengatakan, akan memberikan imbauan kepada Bupati /Walikota agar terus meningkatkan program peduli aksi HAM.
Gubernur juga meminta Kanwil Kemenkumham dan jajarannya untuk terus meningkatkan koordinasi langsung secara teknis program peduli aksi HAM.
Sehingga, ke depan penilaian Sulawesi Tengah atas pelaksanaan program peduli aksi HAM tersebut, bisa lebih baik.
“Seluruh perangkat Pemerintah Pusat yang ada di daerah terus bersinergi untuk fokus membangun Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan kondisi Sulawesi Tengah saat ini masih jauh tertinggal, baik dari segi infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga perlu dukungan yang lebih untuk percepatan pembangunan.
Baca Juga : Pastikan Bebas Halinar, Kemenkumham Laksanakan Penggeledahan
Olehnya, dia meminta agar perangkat Pemerintah Pusat dapat mendukung usulannya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Sulawesi Tengah menjadi pegawai di kementerian, TNI/Polri dan Bidang Hukum lainnya.
“Sehingga anak-anak Sulawesi Tengah yang ada di departemen dapat memberikan dorongan perhatian untuk kemajuan daerah,” pungkasnya.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan
