PARIMO, theopini.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Zulfinasran A Tiangos mengatakan, pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok sejauh ini, belum berjalan maksimal.
“Sehingga asap rokok, masih merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang hingga detik ini, masih sangat sulit diselesaikan,” kata Sekda Zulfinasran, saat mewakili Pj Bupati Parimo menerima kunjungan Hasanudin Center For Tabacco Control AND NCD Prevention (Hasanuddin Contact), di Parigi, Senin, 12 Februari 2024.
Baca Juga: Target Predikat Madya, Pemda Parimo Mulai Bahas Skema KLA
Ia mengatakan, Kabupaten Parimo telah memiliki regulasi tentang kawasan tanpa rokok, dan telah diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 02 tahun 2015.
Kawasan tanpa rokok yang dimaksud, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
Perbup itu, kata dia, juga telah diatur larangan bagi setiap orang merokok, di kawasan tanpa rokok termasuk larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual atau membeli rokok.
“Larangan menjual, dan membeli tersebut dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok,” tukasnya.
Menurutnya, Pemerintah sebagai penyelenggara Negara memiliki kewajiban dalam memperhatikan kesehatan seluruh masyarakat.
“Salah satu usaha yang dapat dilakukan, yaitu dengan pengamanan kandungan zat adiktif,” imbuhnya.
Baca Juga: Dinkes Parimo Kanker Jadi Masalah Kesehetan Terbesar di Indonesia
Ia menyebut, merokok memang hak dari semua individu. Namun, harus memperhatikan hak individu lainnya, agar mereka dapat memperoleh udara yang sehat, bersih dan segar.
“Karena dampak negatif yang ditimbulkan dapat membahayakan banyak orang terutama wanita dan anak-anak,” pungkasnya.
