PARIMO, theopini.id – Pj Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo Djanggola menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2023, dalam sidang paripurna DPRD, Rabu, 3 April 2024.
“Fokus LKPJ, adalah target anggaran dan realisasi APBD serta berisi data atau tabel capaian program kegiatan berdasarkan urusan pemerintah wajib dan pilihan,” kata Pj Bupati Richard Arnaldo, dalam laporannya.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD, Gubernur Sulteng Sampaikan LKPj 2023
Tabel capaian itu, menurutnya, merupakan komplikasi atau data olahan dari APBD 2023, yang dikelompokan berdasarkan substansi kegiatan ke dalam 33 urusan pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) penetapan dan perubahan, pendapatan APBD setelah perubahan sebesar Rp 1.818.407.040.958.,00, dan terealisasi Rp 1.752.662.788.822,35 atau sebesar 96,38% dari target yang direncanakan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 sebesar Rp 140.921.563.929, dan terealisasi Rp 157.583.452.476,35 atau melebihi target 111,82%.
Kemudian, pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan dan dana desa, dianggarkan sebesar Rp 1.674.437.577.029, dan terealisasi Rp 1.592.295.209.339,00 atau 95,09%.
“Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD 2023 dengan target sebesar Rp3.047.900.000,00, terealisasi Rp 2.784.127.007,00 atau 91,35%,” urainya.
Alokasi belanja daerah Kabupaten Parimo tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.909.395.603.102,00, terealisasi Rp1.830.151.199.049,80 atau sebesar 95.85%.
Dalam proporsi APBD Kabupaten Parimo, kata dia, diproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 92.688.562.144,00 dan terealisasi Rp 92.688.562.143,49. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp1.700.000.000,00,dan terealisasi 100%.
Baca Juga: Wabup Banggai Sampaikan LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023
“Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Parimo 2023, sebesar Rp 13.500.515.916,04,” pungkasnya.
Diketahui, sidang paripurna penyampaikan LKPj Bupati Parimo 2023, dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Faisan Badja, didampingi Wakil Ketua II, Alfres Tonggiroh dan dihadiri 21 anggotanya serta sejumlah kepala Organisasi perangkat Daerah (OPD).
