PALU, theopini.id – Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Hartati mengoroti maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Ia mendorong masyarakat bersama pemerintah desa dan kecamatan di Kabupaten Parimo untuk melaporkan kegiatan ilegal tersebut, secara berjenjang.
Baca juga: Produksi Padi Dikhawatirkan Anjlok Akibat Dampak Tambang Ilegal
“Secara berjenjang buatkan laporan tertulis ke bupati, gubernur, bahkan ke presiden sekalian, tembusan ke Kapolda dan Korem pada wilayah masing masing,” tegas Hartati di Palu, Kamis, 30 Januari 2025.
Ia menilai, menyampaikan laporan ke berbagai jenjang pemerintah serta ditembuskan ke Kepolian dan TNI perlu dilakukan.
Sehingga, dapat menjadi pengingat seluruh pihak, bahwa salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subiano, yakni tercapainya swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-seingkatnya.
“Bagaimana swasembada akan tercapai, jika sarana prasarana penunjang utama, yaitu air tercemari limbah lumpur aktivitas tambang ilegal,” ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, mayoritas masyarakat Kabupaten Parimo bekerja pada sektor pertanian. Sehingga daerah ini dikenal lumbung pangan terbesar di Sulawesi Tengah.
Dampak ditimbulkan dari aktivitas tambang emas ini, tentunya akan mengganggu areal persawahan yang berada di hilir.
“Tanggung jawab moril saya sebagai wakil rakyat Kabupaten Parimo yang mayoritas petani dan nelayan, untuk menyuarakan keresahan mereka,” tukasnya.
Hartati mengaku, setiap saat menerima laporan dari masyakat tentang aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Sausu, Burang, Kotaraya, Bolano Lambunu dan Moutong.
Baca Juga: Anleg Parimo Berharap Bupati Terpilih Tidak Tergoda Rayuan Pemodal Tambang Ilegal
Kondisi ini, menurutnya, sangat mengkhawatirkan. Sebab, wilayah tersebut merupakan sentra produsen padi terbesar di Kabupaten Parimo.
“Saya pribadi sangat yakin dan percaya, jika masyarakat, pemerintah desa serta kecamatan menyurat, melibatkan penuh pihak Polri dan TNI. Minta masalah ilegal mining terselesaikan. Taruhannya jelas, impian swasembada pangan Presiden dan Wapres terwujud atau tidak di Sulawesi Tengah, khsusunya Kabupaten Parimo,” pungkasnya.
