DKIPS Sulteng Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

PALU, theopini.id Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistika (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah canangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Palu, Selasa, 25 Februari 2025.

Pencanangan ini, ditandai dengan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen DKIPS Sulawesi Tengah, dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Baca Juga: BRIDA Sulteng Jadi OPD Ke-4 Canangkan Pembangunan Zona Integritas

“Pembangunan zona integritas merupakan upaya strategis dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berkinerja tinggi guna meningkatkan kualitas pelayanan public,” kata Inspektur Inspektorat Sulawesi Tengah, M Muchlis, dalam sambutannya.

BACA JUGA:  Andi Harun Dorong ASN Samarinda Tingkatkan Kapasitas dan Keterampilan

Ia mengatakan, DKIPS Sulawesi Tengah sebagai garda terdepan dalam komunikasi dan informasi pemerintah, memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Plt Kepala DKIPS Sulawesi Tengah, Wahyu Agus menegaskan pencanangan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi harus menjadi langkah awal dalam membangun budaya kerja transparan dan berintegritas.

“Saya mengapresiasi atas pencanangan ini, yang terpenting adalah bagaimana komitmen ini dapat diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujarnya.

Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik, Linda Yani mengungkapkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah, terkait Indeks Pelayanan Publik (IPP) guna memastikan implementasi zona integritas berjalan dengan optimal.

BACA JUGA:  HUT ke-24 Parimo Didorong Jadi Motor Penggerak UMKM dan Peluang Kerja

Baca Juga: BPSDM Sulteng Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Dengan adanya pencanangan ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang bebas dan anti terhadap korupsi, sesuai dengan harapan masyarakat Sulawesi Tengah.

“Pencanangan ini, bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi serta bagian dari program reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Komentar