BANGGAI, theopini.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan, pentingnya keterbukaan dan pelibatan semua pihak dalam proses penataan Daerah Pemilihan (Dapil), dan penambahan kursi DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
“Penataan Dapil bukan semata soal administratif, tapi bagian dari reformasi demokrasi yang menuntut transparansi dan inklusivitas,” kata Anggota KPU RI, Idham Holik, dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi bertema Urgensi Pemekaran Daerah Pemilihan dan Penambahan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Banggai, di Luwuk, Selasa, 15 Juli 2025.
Baca Juga: KPU Parimo Rangkul Berbagai Kalangan Diuji Publik Rancangan Dapil
Ia menekankan, perubahan jumlah kursi DPRD merupakan dampak langsung dari pertumbuhan penduduk yang melebihi ambang batas sesuai dengan regulasi Pemilu.
Olehnya, proses penataan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar hasilnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banggai, Hj Nur Djalal menyambut baik langkah KPU RI dalam membuka ruang dialog terbuka.
“Forum ini penting untuk menyatukan persepsi dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Prinsip transparansi dan inklusivitas harus menjadi landasan dalam proses penataan Dapil,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik dan menjamin keterwakilan politik yang lebih proporsional.
“Pemekaran dapil dan penambahan kursi harus berpijak pada prinsip keadilan, bukan hanya angka. Tujuannya adalah memperkuat partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan,” tambahnya.
Diskusi dalam rapat berlangsung dinamis, membahas aspek teknis dan yuridis pemekaran dapil, serta bagaimana proses ini dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan dan kualitas demokrasi lokal.
Baca Juga: Dirwan: KPU Parimo Tidak Miliki Kewenangan Menetapkan Jumlah Dapil
Kegiatan ini, diharapkan menjadi titik awal penyusunan desain dapil yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan perkembangan wilayah serta aspirasi masyarakat.
KPU Banggai akan menyerap masukan dari berbagai pihak, untuk memastikan hasil penataan dapil benar-benar representatif.
Baca berita lainnya di Google News
