JAKARTA, theopini.id — Meski angka kemiskinan nasional terus menunjukkan tren penurunan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan bahwa kesenjangan di wilayah perkotaan justru semakin memburuk.
Data terbaru menunjukkan, bahwa penduduk miskin di kota menghadapi jurang ketimpangan yang makin lebar, baik dari sisi pengeluaran maupun distribusi ekonomi.
Baca Juga: Cenderun Turun, Angka Kemiskinan Parimo 14,2 Persen pada 2024
“Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami peningkatan, artinya kesenjangan antara penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin lebar di kota-kota,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 26 Juli 2025.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan secara nasional tercatat sebesar 8,47 persen, menurun dari 8,57 persen pada September 2024.
Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 23,85 juta orang. Namun, secara rinci, tingkat kemiskinan di perkotaan justru naik menjadi 6,73 persen, sementara di perdesaan turun menjadi 11,03 persen.
BPS mencatat, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan di perkotaan, menandakan pengeluaran penduduk miskin kota semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka semakin besar.
Sebaliknya, indeks-indeks tersebut turun di perdesaan, menunjukkan perbaikan relatif bagi warga miskin di desa.
Pada Maret 2025, rata-rata garis kemiskinan nasional berada di angka Rp609.160 per kapita per bulan. Rumah tangga dengan anggota rata-rata 4,72 orang tergolong miskin jika pengeluarannya di bawah Rp2.875.235 per bulan.
Namun, Ateng menegaskan bahwa setiap daerah memiliki garis kemiskinan berbeda, bergantung pada harga dan pola konsumsi masyarakat setempat.
“Yang kami data dalam Susenas adalah rumah tangga. Ada sekitar 345.000 rumah tangga yang menjadi sampel survei pada Maret 2025,” jelasnya.
Dalam rilis ini, BPS juga mencatat angka kemiskinan ekstrem secara resmi untuk pertama kalinya. Pada Maret 2025, jumlah penduduk dalam kategori kemiskinan ekstrem tercatat 2,38 juta orang atau 0,85 persen dari total penduduk. Angka ini turun signifikan dari 3,56 juta orang atau 1,26 persen pada Maret 2024.
Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran nasional berdasarkan gini ratio juga menunjukkan penurunan. Gini ratio Maret 2025 berada di angka 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024.
Tetapi, jika dilihat secara wilayah, ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi, yaitu 0,395, dibandingkan di perdesaan yang sebesar 0,299.
Baca Juga: Capaian Pembangunan Sulteng Meningkat, Angka Kemiskinan Turun Jadi 11,77%
Secara spasial, 31 provinsi memiliki tingkat ketimpangan di bawah rata-rata nasional. DKI Jakarta mencatat gini ratio tertinggi, yaitu 0,441, sedangkan yang terendah terdapat di Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 0,222.
Dengan tren ketimpangan yang meningkat di kawasan urban, BPS mengingatkan pentingnya perhatian serius terhadap penduduk miskin kota, yang tidak hanya bergelut dengan kemiskinan absolut, tetapi juga dengan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang semakin timpang.
Baca berita lainnya di Google News
