PALU, theopini.id – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah, sepakat memperkuat langkah bersama menertibkan tambang ilegal serta praktik illegal fishing dan illegal logging.
Komitmen itu, ditegaskan dalam rapat Forkopimda yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, di ruang kerjanya, Senin, 15 September 2025.
Baca Juga: Aktivis Soroti Risiko Pola Lama Terulang dalam Penertiban Tambang Ilegal di Sulteng
“Alhamdulillah, Forkopimda hari ini lengkap hadir. Kami membahas persoalan ekonomi, kamtibmas, dan khususnya penertiban tambang ilegal. Kami ingin keputusan ini bisa langsung menjawab keluhan masyarakat,” tegas Anwar Hafid
Rapat tersebut, dihadiri Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, Ketua DPRD Arus Abdul Karim, Wakil Wali Kota Palu Liliana Imelda Muhidin, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, serta perwakilan TNI AL dan TNI AU.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar menegaskan, komitmen pemerintah bersama Forkopimda tidak hanya memberantas tambang ilegal, tetapi juga illegal fishing dan illegal logging yang merusak lingkungan serta mengancam ketahanan pangan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik ilegal.
“Yang penting jangan illegal. Pemerintah selalu hadir untuk memberi solusi terbaik. Kami berharap saudara-saudara kita yang masih menambang tanpa izin bisa menghentikan kegiatannya dan beralih ke usaha yang sesuai aturan,” ujarnya.
Sejumlah kepala daerah turut menyuarakan dukungan penuh. Wakil Bupati Sigi menekankan, pentingnya penanganan galian C karena berdampak pada banjir di beberapa wilayah.
Dari Kabupaten Donggala, pemerintah daerah meminta penguatan peran Satgas provinsi untuk menekan potensi tambang ilegal.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong, H Erwin Burase menegaskan langkah konkret dengan mengeluarkan edaran resmi untuk mencegah aktivitas tambang ilegal di tingkat desa.
Baca Juga: Bupati Parimo Targetkan Penertiban Tambang Ilegal Rampung dalam 100 Hari Kerja
Menutup rapat tersebut, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya soliditas Forkopimda. “Kalau kita bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu kita harus solid, sinergi, dan terkoordinasi,” tandasnya.
Rapat Forkopimda menyepakati pembentukan Satgas penanganan tambang emas ilegal dan galian C tingkat provinsi, sebagai langkah nyata menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat Sulawesi Tengah.
Baca berita lainnya di Google News
