MALANG, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjadikan Kota Malang, Jawa Timur sebagai rujukan dalam mencari solusi penyediaan perumahan layak dan pengelolaan kawasan perkotaan.
Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Parimo, H Abdul Sahid itu, melakukan studi banding ke Balai Kota Malang, Senin, 22 September 2025.
Baca Juga: Studi Banding ke Kemenag, Kemenhaj Saudi Apresiasi Manasik Haji Indonesia
“Seperti Kota Malang, Kabupaten Parimo juga memiliki potensi dan tantangan serupa, yakni kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat dan aset lahan pemerintah yang harus dimanfaatkan optimal. Kami percaya model KPBU adalah jawaban strategis, dengan prinsip gotong royong antara pemerintah dan swasta,” ujar Wakil Bupati H Abdul Sahid.
Dalam kunjungan itu, Pemda Parimo menyerap praktik terbaik yang sudah dijalankan Pemkot Malang, mulai dari penyiapan lahan, skema kerja sama finansial, hingga tata kelola pembangunan.
Sementara itu, Asisten II Pemkot Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi memaparkan arah pembangunan kota dengan visi Malang Mbois dan Bergelang Mbois.
Menurutnya, kata Mbois bukan sekadar keren, melainkan akronim dari Mandiri, Berbudaya, Optimis, Indah, Sejahtera, Berkelanjutan, Kolaboratif, Efisien, Lestari, Adaptif, dan Sinergis.
“Dengan semangat kolaborasi, setiap daerah akan mampu menghadirkan kebijakan yang solutif, inovatif, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, rombongan juga meninjau langsung Perumahan PNS serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Malang.
Keduanya dianggap sebagai contoh implementasi kebijakan perkotaan, yang berhasil menggabungkan kebutuhan masyarakat dengan tata kelola berkelanjutan.
Selain menekankan kerja sama antardaerah, kunjungan ini juga menjadi sarana pertukaran informasi dan peluang kolaborasi di masa depan.
Baca Juga: Cerdaskan Anak Bangsa, 37 Pengurus PKBM Asal Banggai Studi Tiru di Parimo
Bagi Pemda Parimo, hasil studi banding ini akan menjadi bahan perumusan kebijakan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema KPBU.
Turut hadir dalam studi banding tersebut, Ketua Komisi III DPRD Parimo, Mastullah beserta anggota, sejumlah kepala dinas, hingga pejabat teknis terkait.
Baca berita lainnya di Google News
