PARIMO, theopini.id – Ketua Asosiasi Pekebun Durian (Apdurin) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Hengki Idrus menilai, Bupati H Erwin Burase, terkesan mengabaikan potensi besar sektor perkebunan durian di daerah itu.
“Mungkin bupati lebih memilih tambang yang uangnya cepat masuk ketimbang durian,” ujar Hengki Idrus dengan nada kecewa dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja) DPRD Parimo, yang membahas aktivitas industri durian, termasuk persoalan Packing House di Parigi, Rabu, 8 Oktober 2025.
Baca Juga: Kunjungan Audit GACC, Apdurin Parimo Optimis Protokol Ekspor Durian Terpenuhi
Ia menjelaskan, Bupati Erwin sebelumnya membatalkan pertemuan penting dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang memiliki program pengembangan durian seluas 3.000 hektar. Di mana, Kabupaten Parimo seharusnya menjadi lokasi utama.
Menurut dia, Apdurin telah menyiapkan seluruh materi presentasi hingga tiket perjalanan untuk mendukung pertemuan itu, namun bupati justru membatalkan dan memilih menghadiri kegiatan lain.
“Bupati terkesan tidak peduli dengan petani. Akibat pembatalan itu, program tersebut akhirnya dialihkan ke Pulau Halmahera dan Kalimantan Utara,” ungkapnya.
Ia menduga, pembatalan itu berkaitan dengan kekhawatiran pemerintah daerah terhadap ketersediaan lahan, mengingat kebutuhan untuk pengembangan durian bisa mencapai lebih dari 100 ribu hektar, yang berpotensi bersinggungan dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Baca Juga: Apdurin: Persiapan Ekspor Durian Parimo ke China Masuk Tahap Akhir
Melalui rapat bersama Panja DPRD, Hengki meminta agar legislatif dapat mengalokasikan anggaran guna mendukung penyediaan lahan bagi petani durian di Kabupaten Parimo.
Selain itu, terkait polemik regulasi Packing House, Apdurin menyatakan, siap terlibat jika diminta DPRD untuk memberikan masukan dalam penyusunan aturan yang mengatur aktivitas industri durian di daerah.
Baca berita lainnya di Google News
