BANGGAI, theopini.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banggai, Sulawesi Tengah menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang terencana dan terukur.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap unsur memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga penanganan bencana dapat dilakukan dengan segera,” ujar Asisten II Setda Banggai, Mujiono, mewakili Bupati Banggai, dalam Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan rencana kontingensi serta rencana penanganan kedaruratan bencana yang di Luwuk, Rabu, 5 November 2025.
Baca Juga: Sinergi Lintas Sektor Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Banggai
Menurut dia, kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi antara pemerintah, lembaga teknis, akademisi, dan masyarakat.
Ia menegaskan, penyusunan rencana kontingensi tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus menjadi pedoman operasional yang benar-benar dapat dijalankan di lapangan.
“Penyusunan rencana kontingensi dan penanganan kedaruratan bencana tidak hanya bertujuan memenuhi aspek administratif, tetapi menjadi pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan ketika situasi darurat benar-benar terjadi,” jelasnya.
Kepala BPBD Banggai, Fary Sujarna menuturkan, kegiatan ini juga menjadi momentum menyatukan komitmen antarinstansi dan komunitas agar penanganan bencana di daerah dapat berjalan cepat, tepat, dan efisien.
“Kegiatan ini bertujuan mengkoordinasikan respon, menyediakan kerangka kerja, serta menguatkan sinergi lembaga, organisasi, dan perorangan agar penanganan darurat menjadi lebih terarah,” ujarnya.
Kabupaten Banggai diketahui memiliki potensi bencana yang cukup beragam, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga ancaman tsunami di wilayah pesisir. Karena itu, peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana menjadi kebutuhan mendesak.
Baca Juga: BNPB Minta Disdikbud Edukasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah
Workshop dan FGD ini direncanakan berlangsung selama dua hari, 5–6 November 2025, dengan melibatkan berbagai instansi teknis, akademisi, komunitas pecinta alam, serta organisasi relawan kebencanaan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap lahir rencana kontingensi dan penanganan kedaruratan bencana yang implementatif serta sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Baca berita lainnya di Google News
