PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Dunia tidak lagi bekerja dengan pola government alone, tetapi governance together. Pemerintah memimpin, namun semua pihak harus berkontribusi,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat membuka Diskusi Harmonisasi dan Kolaborasi Kemitraan Multipihak/Mitra Pembangunan yang dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Berani Kompak 2025 di Kota Palu, Senin, 10 November 2025.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Tekankan Pembangunan Berkelanjutan di Tengah Laju Ekonomi Morut
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh unsur, mulai dari lembaga mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
“Sulawesi Tengah kaya sumber daya, tapi tanpa prinsip keberlanjutan, kekayaan itu bisa berubah menjadi kerentanan. Karena itu, kita harus menata ulang pola pembangunan dari eksploratif menjadi transformatif,” tegasnya.
Aplikasi Berani Kolaborasi Multipihak/Mitra Pembangunan–CSR (Berani Kompak) yang diluncurkan dalam kegiatan tersebut, disebut sebagai langkah inovatif Pemprov Sulaesi Tengan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas program pembangunan.
Melalui aplikasi ini, setiap program kolaboratif dapat dipetakan, dilaporkan, dan ditindaklanjuti secara digital dan terintegrasi.
“Dengan aplikasi ini, kolaborasi tidak lagi sporadis, tetapi terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Ini bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif dan terbuka. Sekarang tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi, semua harus transparan,” kata Reny.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung tantangan besar pembangunan daerah, seperti perubahan iklim, ketimpangan wilayah, dan peningkatan kualitas SDM. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut hanya bisa diselesaikan jika semua pihak bersinergi.
“Kita membutuhkan energi kolektif. Forum seperti ini bukan hanya tempat koordinasi, tapi ruang membangun kemitraan yang saling menguatkan,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Subhan Basir menjelaskan, kegiatan ini digelar bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia.
Baca Juga: Budaya Lokal Jadi Pilar Pembangunan Berkelanjutan Sulteng
Tujuannya, untuk memperkuat kemitraan multipihak dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD).
“Kegiatan ini menjadi wadah forum multipihak di tingkat provinsi untuk memetakan kebutuhan data dan kebijakan dalam mendukung penyusunan RPRKD Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Baca berita lainnya di Google News
