PARIMO, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat pengawasan harga, kualitas, dan distribusi beras di daerah sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan.
Monitoring dilakukan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Parimo, H. Abdul Sahid dan Anggota DPRD, Leli Pariani bersama Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Indra Wijayanto di Perum Bulog, Desa Tolai, Kecamatan Torue, dan Pasar Sentral Parigi, Kecamatan Parigi, Selasa, 11 November 2025.
Baca Juga: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Adat Jadi Kunci Ketahanan Pangan di Parimo
“Tidak ada indikasi pelanggaran harga di lapangan. Langkah peneguran hanya akan dilakukan jika harga melebihi batas HET yang telah ditetapkan,” ujar Indra Wijayanto di sela kunjungannya.
Kegiatan tersebut, merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dengan koordinasi pengawasan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah.
Seluruh Polres diminta aktif melakukan edukasi publik tentang Harga Eceran Tertinggi (HET), dan memastikan distribusi beras berjalan sesuai ketentuan.
Dari hasil pengecekan di sejumlah pasar dan gudang Bulog Tolai, harga beras di Kabupaten Parimo tercatat masih berada di bawah HET nasional, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras premium dan Rp10.900 untuk beras medium. Kondisi ini, menunjukkan stabilitas pasokan serta kinerja distribusi pangan yang baik di tingkat daerah.
Namun, Bapanas juga menemukan masih adanya pelaku usaha yang belum mencantumkan label premium atau medium pada kemasan beras, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Label dan Fotografi Pangan.
Menanggapi hal itu, Wabup Abdul Sahid langsung menginstruksikan perangkat daerah terkait, untuk melakukan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha, agar segera menyesuaikan kemasan dengan ketentuan peraturan.
“Pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan agar para pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku. Ini penting untuk menjaga transparansi informasi bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain pengawasan harga, kunjungan kerja tersebut juga menyoroti pelaksanaan bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Parimo.
Berdasarkan laporan Bapanas, seluruh penyaluran bantuan telah memenuhi syarat dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan total penerima sebanyak 42.036 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode dua bulan.
Wabup Sahid menegaskan, pemerintah daerah akan segera melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca Juga: Wagub Reny: BULOG Jadi Penyangga Ketahanan Pangan dan Harapan Petani
“Apabila ditemukan penerima yang sudah tidak layak, seperti telah meninggal dunia atau ekonominya membaik, maka datanya akan diperbaiki. Pemerintah harus tegas agar bantuan tidak salah sasaran,” ujarnya.
Melalui langkah pengawasan terpadu ini, Pemda Parimo menegaskan, keseriusannya dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas, terjangkau, dan adil bagi seluruh masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
