PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mulai menerapkan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH), dengan penekanan pada disiplin serta produktivitas kerja.
“Ini adalah arahan pusat yang harus kita sikapi dengan serius. Pilihannya antara Senin atau Jumat untuk WFA, namun kita di daerah punya fleksibilitas untuk merumuskan metode terbaik agar pelayanan publik tidak kendor sedikit pun,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran A Tiangso, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Transformasi Budaya ASN di Aula Lantai II Kantor Bupati, Kamis, 24 April 2026.
Kebijakan yang mulai berlaku secara nasional sejak 1 April 2026 ini, merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong efisiensi energi dan anggaran, sekaligus mengakselerasi adaptasi birokrasi terhadap sistem kerja berbasis digital.
Meski memberi ruang fleksibilitas, Pemda Parimo menetapkan aturan ketat. Pejabat struktural mulai dari pimpinan tinggi hingga lurah, serta sektor layanan publik seperti kesehatan, penanggulangan bencana, kependudukan, keamanan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor (Work From Office).
ASN yang menjalankan WFA juga diwajibkan tetap berada di domisili masing-masing, aktif secara daring, dan siap kembali ke kantor sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Kinerja mereka tetap dipantau melalui laporan harian yang menjadi indikator utama penilaian pimpinan.
Untuk memperkuat pengawasan, Plt Kepala BKPSDM Parimo, Aktorismo Kay, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan penggunaan aplikasi absensi online ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem ini, diharapkan mampu menjaga kedisiplinan ASN meski tidak bekerja secara fisik di kantor.
Transformasi ini, tidak hanya mengubah sistem kerja, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir ASN agar lebih adaptif terhadap teknologi dan berorientasi pada hasil kerja.
Dengan penerapan WFA dan WFH yang terencana, terukur, dan akuntabel, Pemda Parimo menargetkan pelayanan publik tetap optimal, sekaligus memastikan produktivitas ASN tidak menurun di tengah fleksibilitas kerja yang diberikan.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar