MAKASSAR, theopini.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperketat pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, dengan memperkuat sistem digital dan pengawasan guna mencegah praktik titipan hingga manipulasi jalur zonasi yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat.
“Dengan sistem real time dan transparan, tidak hanya menutup celah kecurangan, tetapi juga mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak lagi terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kamis, 7 Mei 2026.
Ia menegaskan, berbagai pembenahan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem digital, penataan jalur seleksi, hingga peningkatan pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD, dan SMP.
Menurutnya, evaluasi pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya menjadi dasar utama pemerintah kota melakukan perubahan sistem agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
Ia mengakui, persoalan server yang sering bermasalah hingga dugaan praktik titipan dan intervensi dalam proses penerimaan siswa menjadi perhatian serius pemerintah.
“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang, kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi gangguan teknis, Pemkot Makassar menyiapkan tiga server terpisah untuk masing-masing jenjang pendidikan, yakni TK, SD, dan SMP.
Selain itu, sistem SPMB 2026 juga dilengkapi berbagai fitur tambahan melalui aplikasi LONTARA+, seperti live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, pengecekan data siswa, hingga pencocokan otomatis titik koordinat alamat.
Munafri mengatakan, sistem terintegrasi tersebut dirancang agar seluruh proses penerimaan dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi ruang untuk praktik manipulasi.
“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau, supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lagi memaksakan perpindahan kartu keluarga demi masuk ke sekolah tertentu melalui jalur domisili atau zonasi.
Menurutnya, praktik tersebut justru memicu ketimpangan daya tampung sekolah, di mana ada sekolah yang kelebihan pendaftar sementara sekolah lain kekurangan peserta didik.
“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Jangan lagi memindahkan kartu keluarga hanya untuk masuk ke sekolah tertentu,” katanya.
Ia menilai pemerataan distribusi peserta didik menjadi hal penting agar kualitas pendidikan di seluruh sekolah dapat berkembang secara merata.
Tahapan SPMB 2026 sendiri, akan dimulai dengan simulasi pendaftaran pada 12–14 Mei 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan.
Selanjutnya, pendaftaran jalur non domisili dibuka pada 2–4 Juni 2026, disusul jalur domisili, afirmasi, dan mutasi pada 9–13 Juni 2026.
Pemkot Makassar berharap, sistem baru berbasis teknologi tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus menghadirkan proses penerimaan murid baru yang lebih bersih dan berkeadilan.
Baca selengkapnya di Google News
