PARIMO, theopini.id – Fraksi Partai Perindo DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan akhir Fraksi Perindo tersebut, dibacakan oleh anggota DPRD Parimo, Yolanda Mambu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Alfred Tunggiroh.
Dalam pandangannya, Fraksi Perindo menegaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai laporan mengenai angka-angka realisasi anggaran.
Lebih dari itu, pertanggungjawaban APBD harus menjadi cerminan dari hasil kebijakan pemerintah dan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan mengenai angka realisasi, tetapi sebuah cerminan dari hasil sebuah kebijakan pemerintah,” ujar Yolanda saat membacakan pandangan akhir Fraksi Perindo.
Fraksi Perindo, kata dia, pada dasarnya mengapresiasi komitmen pemerintah sebagaimana tertuang dalam jawaban Bupati atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD Parimo.
Komitmen tersebut, lanjutnya, terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, efektivitas belanja daerah, hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, berbagai komitmen tersebut dinilai harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, Fraksi Perindo menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah peningkatan efektivitas belanja daerah agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal.
“Efektivitas belanja daerah harus ditingkatkan agar setiap program menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Selain efektivitas belanja, Fraksi Perindo juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), percepatan penyelesaian kegiatan fisik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Seluruh aspek tersebut, menurut Fraksi Perindo, harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah agar pelaksanaan APBD tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai partai yang memperoleh amanah dari masyarakat, Fraksi Perindo menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat.
“Fraksi Perindo akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan serta berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Yolanda menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari tingginya realisasi anggaran. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah hadirnya perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan harus tercermin melalui tersedianya infrastruktur jalan yang baik, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
“Fraksi Perindo berharap setiap rupiah yang dikelola dalam APBD adalah amanah rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus mampu menghadirkan kesejahteraan dan harapan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Galvin
