PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pascagempa bumi di Kabupaten Sigi yang berakhir pada 31 Juli 2026.
Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan penanganan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sembari memastikan seluruh program penanganan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan.
“Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, pemerintah provinsi tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat memimpin Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat ke Pemulihan Gempa Bumi di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin, 3 Agustus 2026.
Rapat tersebut, membahas evaluasi pelaksanaan masa transisi darurat sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Wagub Reny menegaskan, berakhirnya masa transisi bukan berarti pemerintah menghentikan pendampingan kepada masyarakat terdampak.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus memantau pelaksanaan berbagai program yang masih berjalan, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan penanganan dampak bencana lainnya.
“Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik,” ujarnya.
Menurutnya, Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang paling terdampak akibat gempa bumi pada 16 Juni 2026, sehingga menjadi fokus utama penanganan selama masa tanggap darurat hingga transisi pemulihan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Sigi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta seluruh perangkat daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.
Ia berharap koordinasi antarpemangku kepentingan terus diperkuat sehingga pemulihan hunian warga, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak dapat segera terwujud.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut, turut dihadiri Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudiyanto, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan BNPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
