PALU, theopini.id – Perekonomian Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 8,32 persen secara tahunan (year-on-year).
Angka tersebut, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen dan menempatkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido mengatakan, capaian tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2026, yang dipatok pada kisaran 8,3 hingga 11 persen.
“Sulawesi Tengah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi yang impresif dan peningkatan ekspor. Capaian ini menjadi modal penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 yang ditetapkan pada kisaran 8,3 hingga 11 persen,” kata Reny saat membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah didorong oleh kuatnya kinerja sektor industri pengolahan, terutama melalui program hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Kebijakan tersebut, dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membuka lapangan kerja, memperkuat aktivitas pertambangan, mendorong sektor konstruksi, serta menggerakkan perdagangan dan sektor pendukung lainnya.
Ia juga menyampaikan, pertumbuhan ekonomi mulai berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 10,52 persen atau sekitar 345,38 ribu jiwa.
Angka tersebut, menurun 0,40 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau berkurang sekitar 12,95 ribu orang.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap mencermati sejumlah indikator ekonomi lainnya, seperti inflasi dan tingkat pengangguran terbuka, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.
Dalam rapat paripurna tersebut, Reny juga menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,886 triliun atau bertambah sekitar Rp58,93 miliar dari proyeksi sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah disesuaikan menjadi Rp4,909 triliun atau turun sekitar Rp21,25 miliar.
Dengan kondisi tersebut, APBD Perubahan 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp22,62 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Reny menambahkan, penyusunan perubahan KUA-PPAS juga mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program 9 Berani, khususnya sektor Berani Cerdas dan Berani Sehat, agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
