PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menyiapkan petugas mobile di sejumlah SPBU, untuk mencegah truk kontainer terjebak antrean panjang saat mengisi BBM bersubsidi jenis solar.
Petugas tersebut, akan melakukan pemeriksaan Barcode/QR Code lebih awal, sehingga kendala teknis dapat diketahui sebelum kendaraan tiba di nozzle.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid dalam rapat koordinasi di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin, 14 September 2026.
Rapat tersebut, merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah terkait persoalan pelayanan BBM bersubsidi, khususnya solar.
Pertemuan melibatkan PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.
Kendala penggunaan Barcode/QR Code menjadi salah satu persoalan yang dibahas. Dalam kondisi tertentu, QR Code truk kontainer tidak dapat dipindai ketika kendaraan sudah berada di depan nozzle, meski sebelumnya telah mengantre dalam waktu lama.
Untuk mencegah kondisi tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah sepakat menugaskan pegawai khusus untuk mendampingi penggunaan Barcode/QR Code di SPBU.
Petugas juga akan disiapkan secara mobile untuk memeriksa QR Code truk kontainer yang sedang mengantre. Pemeriksaan dilakukan lebih awal sehingga apabila terdapat kendala, persoalan dapat segera diketahui dan ditangani sebelum kendaraan mencapai nozzle.
Langkah tersebut dinilai penting, untuk menjaga kelancaran transportasi dan distribusi barang di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI Lancar di sektor transportasi,” ujar Anwar.
Pemprov Sulawesi Tengah juga akan menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), untuk memohon diskresi atau kebijakan tertentu bagi pengelola SPBU ketika menghadapi kendala teknis penggunaan Barcode/QR Code yang berada di luar kendali masyarakat.
Langkah itu, diharapkan dapat memastikan masyarakat yang memang membutuhkan BBM bersubsidi, termasuk truk kontainer yang menjalankan aktivitas distribusi, tetap mendapatkan pelayanan ketika terjadi gangguan teknis pada sistem.
Menurut Anwar Hafid, penerapan sistem digital tetap harus dibarengi dengan solusi terhadap persoalan yang muncul di lapangan.
“Penerapan sistem digital penting, tetapi jangan sampai persoalan teknis justru membuat masyarakat dirugikan. Kita perlu mencari solusi yang tetap sesuai aturan dan kondisi di lapangan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas laporan mengenai dugaan adanya sekelompok pihak yang menguasai wilayah SPBU di Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara.
Pemprov Sulawesi Tengah akan membawa laporan tersebut ke forum yang lebih tinggi, termasuk melalui rapat Forkopimda, untuk mendapatkan penanganan dan langkah yang tepat.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan.
Pembelian BBM secara berlebihan dinilai dapat memperburuk situasi dan memicu antrean panjang di SPBU. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan terkait distribusi serta pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi.
Pemprov Sulawesi Tengah berharap pola pelayanan tersebut dapat mengurangi antrean, mempercepat pengisian BBM bagi truk kontainer, serta menjaga kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkas Anwar Hafid.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
