PARIMO, theopini.id — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil yang dinilai masih jauh dari target.
Menanggapi itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parimo siap menghadirkan OPD penghasil dalam pembahasan target pendapatan 2027.
“Banyak yang masih perlu dibicarakan untuk proyeksi pendapatan 2027, jika melihat daftar target 2026. Misalnya sektor pasar, kita proyeksikan pendapatan Rp1,3 miliar PAD yang dikejar, tetapi sampai akhir Triwulan I-2026 capaian realisasi baru 12,9 persen, rendah sekali,” ucap anggota Banggar DPRD Parimo, Mohamad Fadli, dalam rapat Banggar untuk proyeksi 2027 yang dipimpin Wakil Ketua Banggar, Sayutin Budianto, Kamis, 13 Agustus 2026.
Ia mengatakan, sebelumnya dalam rapat Komisi II DPRD Parimo yang membahas KUA-PPAS dan realisasi anggaran prognosis enam bulan ke depan tahun ini, pihaknya menemukan sejumlah OPD penghasil yang masih jauh dari target capaian PAD.
Contohnya, Dinas Koperasi dan UKM Parimo yang menetapkan besaran upah penarik retribusi dengan nilai yang sama dengan target PAD, yakni sebesar Rp30 juta.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya OPD penghasil dilibatkan secara langsung dalam pembahasan bersama Banggar, sehingga target PAD dapat ditetapkan berdasarkan data dan potensi yang benar-benar tersedia.
“Problemnya adalah penetapan target jauh dari rasio data dan potensi, sehingga realisasinya jauh dari apa yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Fadli menilai, persoalan capaian PAD perlu menjadi perhatian dalam penyusunan proyeksi pendapatan 2027.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus mampu membaca perkembangan data dan potensi secara cepat dan teliti agar kebijakan anggaran dapat menjawab persoalan efisiensi yang terjadi.
“Ini kan unik, lembaga pemerintah yang besar dengan segala sumber dayanya terjadi sistem yang lemah di sektor PAD seperti itu. Maka kita harus bicara by data, kita mengacu ke KUA-PPAS yang seiring berjalan waktu pasti terjadi perkembangan sehingga harus membaca dengan cepat dan teliti agar kebijakan ini mampu mengatasi problem efisiensi yang terjadi,” tandasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, mengatakan, pihaknya siap menghadirkan seluruh OPD dalam pembahasan anggaran 2027 bersama Banggar DPRD.
“Kalau kami selalu berpedoman pada potensi, kalau potensi ada sebenarnya bisa dicapai, tinggal caranya agar potensi itu dimaksimalkan menjadi pendapatan yang riil,” ujar Irwan ditemui usai rapat Banggar.
Irwan mengakui, berdasarkan kondisi di lapangan masih terdapat beberapa sektor yang belum maksimal dalam menghasilkan pendapatan. Karena itu, capaian PAD perlu dikawal bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Saya sarankan agar OPD dihadirkan semua supaya ada kesamaan dan sinkron. Satu upaya yang paling baik kalau tidak tercapai PAD-nya maka anggaran belanjanya dikurangi. Tetapi belum maksimal diterapkan,” katanya.
Kehadiran OPD, menurutnya, penting untuk memastikan angka yang disampaikan kepada Bappelitbangda, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maupun DPRD tidak berbeda.
“Kalau OPD dihadirkan angkanya sama, jangan sampai lain disampaikan di Bappelitbangda, lain di Bapenda dan lain di DPRD. Sehingga bisa kelihatan angkanya dan buat berita acara,” ucapnya.
Dengan melibatkan OPD penghasil secara langsung, pembahasan target PAD 2027 diharapkan dapat lebih terukur, dengan mengacu pada data, potensi pendapatan dan kemampuan realisasi masing-masing sektor.
Baca berita lainnya di Google News
