PARIMO, theopini.id — Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Rusno Tandriono, mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan nyata kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027.
Menurut Rusno, peningkatan target PAD tidak cukup hanya dilakukan dengan menaikkan angka penerimaan. Pemerintah juga perlu memastikan adanya perhatian dan dukungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat yang menjadi sumber pendapatan daerah.
Hal itu, disampaikan Rusno saat mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan rancangan target pendapatan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, Selasa, 18 Agustus 2026.
Dalam pembahasan tersebut, kata Rusno, masih terdapat sejumlah objek pajak dan retribusi yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Contohnya pada retribusi usaha walet. Potensi peningkatan retribusinya sebenarnya bisa dilakukan,” ujar Rusno.
Namun, ia menegaskan, kebijakan peningkatan PAD harus dibarengi dengan peran serta pemerintah dalam mendukung pelaku usaha.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya menetapkan target penerimaan tanpa memberikan dukungan terhadap sektor usaha yang menjadi sumber retribusi.
Rusno menyebutkan, saat ini terdapat kurang lebih 2.000 gedung atau rumah walet di wilayah Parimo. Dari jumlah tersebut, penerimaan PAD yang diperoleh pemerintah daerah setiap tahunnya disebut baru sekitar Rp77 juta.
Ia menilai, sektor usaha walet masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Bahkan, penerimaan dari sektor tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp400 juta per tahun, apabila pemerintah mampu membangun sinergi dengan para pemilik usaha.
Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan, kata dia, misalnya bantuan dalam pengendalian hama yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha walet.
“Saya kira dengan adanya perhatian ini kepada mereka, mereka pasti setuju dengan nilai retribusi itu,” katanya.
Ia mengatakan, sebagai pelaku usaha, dirinya kerap mendengar keluhan dari sejumlah pengusaha yang selama ini mengelola keberlangsungan usahanya secara mandiri tanpa dukungan yang berarti dari pemerintah.
Karena itu, ia menilai mekanisme peningkatan PAD perlu dibangun dengan pola yang memberikan manfaat timbal balik. Pemerintah memperoleh peningkatan penerimaan daerah, sementara pelaku usaha merasakan kehadiran dan dukungan pemerintah dalam menjalankan usahanya.
“Jika pemerintah bisa melakukan mekanisme seperti ini, tentunya PAD daerah bisa meningkat dan pelaku usaha juga bisa merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Rusno berharap setiap kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target angka.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha.
“Saya berharap pemerintah dalam mengambil langkah meningkatkan PAD harus disertai dengan timbal balik yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
