PARIMO, theopini.id – Tujuh fraksi DPRD Parigi Moutong (Parimo) menyatakan sepakat agar rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kesepakatan tersebut, disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Parimo masa sidang ketiga tahun 2026, Rabu malam, 19 Agustus 2026, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Zulfinasran A. Tiangso.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD Parimo menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026.
Meski menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut, sejumlah fraksi memberikan catatan kritis terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah, terutama terkait penurunan dana transfer pusat, efektivitas program baru, pemerataan belanja modal, hingga keberpihakan anggaran terhadap masyarakat.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Feiny Mike Kairupan.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp114.149.406.285. Pemerintah daerah diminta memastikan penggunaan dana tersebut tidak berdampak terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029.
“Bagaimana penggunaan dana transfer dari pusat sebesar Rp114.149.406.285 agar tidak memicu kegagalan target pembangunan di RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029,” ujar Feiny saat membacakan pandangan fraksinya.
Selain persoalan dana transfer, PDI Perjuangan mempertanyakan penambahan program dan kegiatan baru dalam perubahan anggaran 2026.
Feiny meminta pemerintah menjelaskan seberapa besar dampak program tersebut terhadap pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja, mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tersisa relatif terbatas.
“Seberapa besar dampaknya dalam mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja pada sisa waktu tahun anggaran 2026 ini,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan setiap program baru dalam perubahan APBD harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat dan realistis dilaksanakan pada sisa waktu tahun anggaran.
Fraksi ini, juga mendesak agar peningkatan belanja modal dialokasikan secara adil dan merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.
“Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar peningkatan belanja modal benar-benar dialokasikan secara adil dan merata di seluruh wilayah kecamatan, bukan hanya menumpuk pada wilayah tertentu saja,” tegas Feiny.
NasDem Soroti Tekanan Fiskal
Catatan lebih luas disampaikan Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Salimun.
NasDem menyoroti kontraksi pendapatan daerah pascaperubahan sebesar Rp309.156.262.926, dari Rp1.731.919.344.287 menjadi Rp1.622.759.081.361.
Penurunan tersebut, antara lain dipicu berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp114.049.462.785 akibat kebijakan realokasi dan refocusing DAU/DAK.
Di tengah kondisi tersebut, NasDem mempertanyakan proyeksi kenaikan PAD yang hanya sebesar Rp1.453.386.584, dari sekitar Rp186,25 miliar menjadi Rp187,71 miliar.
Salimun mempertanyakan alasan pemerintah menggunakan proyeksi PAD yang dinilai terlalu pesimistis, ketika daerah menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer pusat.
NasDem juga meminta evaluasi terhadap potensi kebocoran retribusi, termasuk sektor mineral bukan logam dan batuan atau galian C, pariwisata, serta sejumlah sektor retribusi lainnya.
Sebagai solusi, pemerintah didesak memperkuat digitalisasi pajak dan retribusi melalui penerapan e-retribusi, sekaligus mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah yang macet.
Belanja Operasi dan Modal Jadi Sorotan
Fraksi NasDem juga menyoroti kenaikan belanja operasi sebesar Rp33.398.844.764 di tengah penurunan pendapatan daerah.
NasDem meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai proporsi kenaikan tersebut, yang benar-benar digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat dibandingkan belanja penunjang aparatur.
Fraksi ini merekomendasikan moratorium parsial terhadap belanja non-esensial dan melakukan refocusing agar anggaran lebih diarahkan pada ketersediaan obat-obatan esensial, perluasan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga miskin serta insentif tenaga honorer di wilayah pedalaman.
Sementara pada belanja modal, NasDem mencatat adanya tambahan alokasi sebesar Rp18.154.653.498, dari sekitar Rp33,16 miliar menjadi Rp51,18 miliar.
Pemerintah diminta memastikan tambahan belanja tersebut, dapat direalisasikan dalam waktu yang tersisa dan tidak melahirkan proyek mangkrak atau persoalan pembayaran pada akhir tahun anggaran.
NasDem mendorong agar belanja modal lebih diarahkan pada infrastruktur yang memberikan manfaat langsung, seperti normalisasi tanggul sungai, penanganan titik rawan banjir bandang, perbaikan infrastruktur dalam Kota Parigi, jembatan penghubung kantong produksi pertanian yang rusak, serta jaringan air bersih desa.
Anggaran Harus Berpihak kepada Rakyat
NasDem juga menekankan pentingnya keberpihakan fiskal. Menurut fraksi tersebut, anggaran publik harus menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan, bukan berorientasi pada kebutuhan birokrasi.
Fraksi mempertanyakan berapa besar porsi belanja daerah pascaperubahan yang benar-benar sampai kepada masyarakat melalui bantuan sosial produktif, jaminan kesehatan dan stimulus ekonomi.
NasDem mendorong agar anggaran lebih diarahkan untuk pemulihan daya beli petani, penanganan stunting dan pengendalian inflasi.
Usulan lainnya mencakup subsidi pupuk bagi petani, dukungan alat dan perlindungan bagi nelayan kecil serta penguatan operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Transfer Desa dan SiLPA
NasDem juga memberikan perhatian serius terhadap penurunan belanja transfer yang dalam pandangannya tercatat sebesar Rp186.643.552.159, dari sekitar Rp300,61 miliar menjadi Rp183,55 miliar.
Fraksi mempertanyakan apakah rasionalisasi tersebut berdampak terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen yang menjadi hak 278 desa di Parigi Moutong.
NasDem meminta pemerintah memberikan jaminan bahwa rasionalisasi belanja transfer tidak menyentuh penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa maupun tunjangan BPD.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti pemanfaatan SiLPA sebesar Rp41,73 miliar. SiLPA dinilai harus diarahkan pada kebutuhan publik yang strategis dan tidak digunakan untuk kepentingan instansional.
NasDem mengusulkan SiLPA diprioritaskan untuk melunasi utang pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD serta membentuk dana cadangan tanggap bencana daerah, mengingat sejumlah wilayah Parigi Moutong berada di zona rawan bencana.
Tetap Berlanjut ke Pembahasan
Meskipun memberikan sejumlah catatan, baik Fraksi PDI Perjuangan maupun Fraksi NasDem menyatakan menerima rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD.
Catatan kedua fraksi tersebut, menegaskan bahwa persetujuan pada tahap awal bukan berarti tanpa pengawasan. Pembahasan selanjutnya diharapkan mampu memastikan perubahan APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga target pembangunan, memperluas manfaat program, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Parimo.
Dengan demikian, kesepakatan tujuh fraksi untuk melanjutkan pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 disertai tuntutan agar pemerintah daerah memperhatikan berbagai catatan yang disampaikan masing-masing fraksi sebelum memasuki tahap pembahasan dan penetapan akhir.
Baca berita lainnya di Google News
