PALU, theopini.id – Sebanyak sekitar 217 ribu masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng), telah menikmati manfaat Program Berani Sehat.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama BPJS Kesehatan kini memperkuat sinergi guna memastikan akses pelayanan kesehatan masyarakat tidak terhambat persoalan administrasi.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur, Senin, 21 September 2026.
Menurutnya, capaian sekitar 217 ribu penerima manfaat menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan dalam memperluas akses pelayanan kesehatan.
Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah pemanfaatan aplikasi SeHati. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang belum memiliki kartu atau mengalami status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif dapat diverifikasi sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelas Reny.
Forum yang melibatkan BPJS Kesehatan, Pemprov Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan, rumah sakit dan instansi terkait tersebut membahas pelaksanaan jaminan kesehatan sekaligus mengevaluasi dukungan terhadap Program Berani Sehat.
Reny menilai, pembaruan dan sinkronisasi data menjadi bagian penting dalam memastikan program tepat sasaran.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta memperbarui data secara berkala, agar masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan dapat teridentifikasi secara akurat.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov Sulawesi Tengah mengalokasikan sekitar Rp121 miliar pada 2026 untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pemprov Sulawesi Tengah juga membantu masyarakat kurang mampu, yang belum dapat ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara pada 2025, dukungan pembiayaan pemerintah provinsi untuk jaminan kesehatan masyarakat mencapai sekitar Rp68 miliar.
Wagub Reny menegaskan, penguatan kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kepesertaan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat.
“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
