PARIMO, theopini.id – Polres Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan sarana pemadaman, hingga pelibatan masyarakat dalam deteksi dini.
“Prinsip utama yang harus kita pegang bersama adalah mencegah jauh lebih baik daripada memadamkan,” ujar Wakapolres Parimo, Kompol Henry Burhanuddin, saat membuka rapat koordinasi lintas sektoral penanganan karhutla di Aula Sanika Satyawada Polres Parimo, Senin, 26 Oktober 2026.
Ia mengatakan, penanggulangan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada TNI/Polri atau satu instansi saja, namun diperlukan kolaborasi, sinergi, dan integrasi yang kuat dari seluruh elemen, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga partisipasi aktif masyarakat
Ia menekankan, karhutla bukan lagi sekadar persoalan musiman, tetapi ancaman nyata yang berdampak terhadap lingkungan, aktivitas ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Melalui rapat yang diinisiasi Polres Parimo tersebut, pihak kepolisian mendorong kesamaan persepsi antarinstansi dalam menentukan langkah pencegahan dan penanganan karhutla.
Langkah strategis yang dibahas meliputi pemetaan untuk mendukung deteksi dini, optimalisasi kesiapan sarana dan prasarana pemadaman serta sumber air di lapangan, dan perluasan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
BPBD Catat Dampak Karhutla dan Kekeringan
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo, Rivai, memaparkan perkembangan dampak karhutla dan kekeringan di sejumlah wilayah.
Sepanjang Januari–Oktober 2026, sekitar 300 hektare lahan dilaporkan terdampak karhutla dan kekeringan.
Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo sebelumnya menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan untuk periode 26 Agustus–24 September 2026, dengan catatan 15 kejadian.
Status tersebut, kemudian diperpanjang untuk periode 25 September–24 Oktober 2026. Dalam periode itu, tercatat 13 kejadian dengan luas lahan terdampak 32,6 hektare.
Berdasarkan hasil rapat evaluasi pada Jum’at, 23 Oktober 2026, status siaga darurat kembali diperpanjang selama satu bulan, terhitung 25 Oktober hingga 24 November 2026.
“Untuk mendukung penanganan bencana, BPBD telah membuka dua posko siaga, masing-masing di Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Bolano,” ujarnya.
Rapat evaluasi juga menghasilkan empat rekomendasi, yakni perpanjangan status siaga darurat karhutla dan kekeringan, kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa SD dan SMP yang masih dikoordinasikan dengan instansi terkait, kampanye perlindungan kesehatan masyarakat termasuk imbauan penggunaan masker, serta penyaluran cadangan pangan pemerintah.
Redkar Diperkuat untuk Deteksi Dini
Sementara itu, Plt Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Parimo, Mardiana, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Relawan Kebakaran (Redkar) sejak Agustus 2026.
Namun, pembentukan relawan tersebut belum mencakup seluruh kecamatan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kecamatan di Parimo memiliki kelompok Redkar pada 2027.
“Relawan tersebut, diharapkan berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi kebakaran sejak dini sebelum petugas pemadam tiba di lokasi kejadian,” jelasnya.
Penguatan Redkar menjadi salah satu upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, sekaligus mendukung kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi karhutla.
Rapat koordinasi yang dipimpin Wakapolres Parimo tersebut, dihadiri unsur BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Danramil Parigi, Basarnas, serta perwakilan kecamatan.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Mohammad Ridwan
