PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah meraih penghargaan Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Program 3 Juta Rumah melalui program Berani Bedah Rumah. Atas capaian tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah memperoleh dana insentif Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah, Akris Fatta Yunus, mengatakan apresiasi dari pemerintah pusat itu diberikan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.
“Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit,” kata Akris saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin, 26 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, program Berani Bedah Rumah yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido mulai dicanangkan pada 12 April 2026.
Program tersebut, menyasar masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Menurut Akris, penanganan RTLH di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, sebanyak 1.260 unit rumah ditangani. Jumlah itu, meningkat menjadi 9.034 unit pada 2026.
Capaian tersebut, lanjutnya, didukung kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta DPRD melalui pembiayaan dari APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan APBN.
“Atas pencapaian ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh bupati dan wali kota, Kepala Balai P3KP Sulawesi II Kementerian PKP, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memberikan perhatian, kerja sama, dan kolaborasi melalui dukungan anggaran,” ujarnya.
Akris merinci, melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perkimtan telah melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 124 unit pada 2026.
Anggaran yang disiapkan meliputi Rp80 juta per unit untuk pembangunan rumah baru, Rp35 juta hingga Rp50 juta per unit untuk peningkatan kualitas atau rehabilitasi, serta Rp21 juta hingga Rp21,5 juta per unit untuk pembangunan sanitasi mandi, cuci, kakus (MCK).
Selain itu, dukungan APBD pemerintah kabupaten/kota mencakup penanganan 160 unit RTLH. Sementara melalui APBN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 8.750 unit rumah.
Berdasarkan data Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah, jumlah rumah tidak layak huni di daerah itu juga mengalami penurunan. Pada 2024, tercatat sebanyak 133.833 unit. Angka tersebut turun menjadi 132.573 unit pada 2025 dan kembali berkurang menjadi 123.539 unit pada 2026.
Data yang sama mencatat angka kemiskinan Sulawesi Tengah turun dari 11,77 persen pada 2024 menjadi 10,92 persen pada 2025. Pada Maret 2026, angka kemiskinan tercatat sebesar 10,46 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Akris mengatakan program Berani Bedah Rumah akan tetap menjadi salah satu prioritas Pemprov Sulawesi Tengah pada 2027, untuk membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak.
Ia berharap, penurunan jumlah rumah tidak layak huni dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Dengan berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni, kami optimistis hal itu dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
