PARIMO, theopini.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, akhirnya melantik Sunarti sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), setelah sempat tertunda akibat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Palu.
“Waktu itu, saya menunda pelantikan karena ada gugatan di PTUN Palu. Saya sampaikan, kalau yang bersangkutan menang, berarti proses seleksi Kepala Dinas Pendidikan harus diulang. Tetapi kalau tidak, kita lanjutkan pelantikan,” ujar Erwin dalam sambutannya usai pelantikan di Kantor Camat Mepanga, Kamis, 5 November 2026.
Ia menjelaskan, gugatan tersebut telah dicabut sekitar sepekan sebelum pelantikan sehingga proses pengisian jabatan dapat dilanjutkan.
Pelantikan definitif dinilai perlu segera dilakukan, mengingat Sunarti telah cukup lama menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Parimo, bahkan melintasi beberapa periode kepemimpinan daerah.
Pelantikan itu juga merupakan bagian dari penataan organisasi pemerintahan dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
“Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan meningkatkan profesionalisme, kompetensi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Erwin turut menyinggung sejumlah program pendidikan yang diperjuangkan bersama Sunarti. Salah satunya revitalisasi sekolah yang mengalami peningkatan signifikan.
Pada 2025, hanya lima sekolah di Parimo yang memperoleh program tersebut. Sementara pada 2026, pemerintah daerah awalnya mendapat alokasi tujuh sekolah.
Setelah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) beserta jajarannya, jumlah penerima program meningkat menjadi hampir 114 sekolah dengan anggaran mendekati Rp40 miliar.
“Awalnya tahun 2026 kita dijanjikan tujuh sekolah. Tetapi setelah kita menghadap dan berkomunikasi dengan Pak Menteri dan Dirjen, akhirnya hampir 114 sekolah bisa mendapatkan program revitalisasi, dengan anggaran hampir Rp40 miliar,” ungkapnya.
Program lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah ialah pemberian seragam sekolah gratis untuk membantu masyarakat sekaligus mendorong anak-anak tetap bersekolah.
Program yang sebelumnya menyasar siswa SD dan SMP negeri itu, diperluas hingga madrasah tsanawiyah pada 2026. Pemerintah daerah juga berencana memasukkan madrasah ibtidaiyah dalam cakupan program pada 2027.
Upaya memperluas akses pendidikan turut dilakukan melalui penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sekitar 2.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah telah kembali mengenyam pendidikan.
“Kurang lebih 2.000 anak yang sebelumnya tidak sekolah sudah kembali bersekolah. Ini menjadi capaian yang harus kita jaga dan terus tingkatkan,” katanya.
Namun, akses pendidikan di wilayah terpencil masih terkendala jarak sekolah, terutama bagi lulusan SD yang hendak melanjutkan ke jenjang SMP.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan sekolah terpadu satu atap yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan. Usulan itu telah mendapat respons dari Kemendikdasmen. Pemerintah daerah diminta menyiapkan data dan lokasi pembangunan.
“Saya berharap Sunarti bersama jajaran Disdikbud Parimo dapat melanjutkan berbagai program tersebut, sekaligus memperkuat pendataan ATS dan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
