PARIMO, theopini.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menilai, dugaan keterlibatan aparat desa dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, perlu ditelusuri lebih jauh.
KPK juga mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan, apabila mengetahui adanya penyimpangan yang melibatkan penyelenggara pemerintahan desa.
“Hal itu tentu perlu diteliti lebih jauh. Namun, yang perlu kita bangkitkan terlebih dahulu adalah keberanian masyarakat untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui,” kata Perwakilan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Aris Dedy Arham saat monitoring dan evaluasi Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Rabu, 11 November 2026.
Ia menjelaskan, dari sisi pencegahan, KPK dapat menjangkau berbagai sektor untuk mengingatkan dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Namun, dalam penindakan, kewenangan KPK dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan.
“KPK tidak menangani seluruh perkara hingga ke tingkat desa. Ada batasan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Namun, dari sisi pencegahan, kami tetap bisa masuk untuk memberikan pengingat dan melakukan upaya pencegahan bersama pemerintah daerah setempat,” jelasnya.
Aris juga menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengaduan. Menurutnya, masyarakat harus memiliki keberanian untuk menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyimpangan.
“Jika pengaduan tidak dipercaya atau tidak mendapat tindak lanjut di tingkat desa, setidaknya ada saluran lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan laporan ke tingkat lebih tinggi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, masyarakat dapat memanfaatkan SP4N-LAPOR! maupun Inspektorat Daerah untuk menyampaikan pengaduan agar dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi, termasuk mengawasi penggunaan kewenangan aparat pemerintahan di tingkat desa.
Terkait kemungkinan adanya kesengajaan atau potensi gratifikasi dalam aktivitas ilegal yang diduga melibatkan aparat desa, Aris mengatakan persoalan tersebut perlu diteliti lebih jauh.
Ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyimpangan. Keberanian warga melapor dinilai penting agar persoalan yang terjadi di tingkat desa tidak berhenti tanpa penanganan.
Sementara itu, mengenai pengembangan program Desa Antikorupsi, Aris menyebut KPK telah membentuk Desa Antikorupsi di 33 provinsi. Program tersebut kemudian didorong untuk diperluas oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.
Pada 2025, tercatat sebanyak 235 desa telah dibentuk melalui program yang dilaksanakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Ia berharap, semakin banyak desa di Kabupaten Parimo yang dapat belajar dari Desa Kotaraya Selatan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang antikorupsi.
“Terlebih, pemerintah daerah juga telah menyampaikan rencana untuk kembali menyosialisasikan program Desa Antikorupsi pada 2027,” pungkas Aris.
Baca berita lainnya di Google News
