BOGOR, theopini.id – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, mendorong Pemerintah melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Hal ini, guna mengoptimalkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga : Rampungkan Pembahasan LHP-BPK, Pansus Minta Perpanjangan Waktu
“Sejak tahun 2005 hingga tahun 2021, BPK telah menyampaikan 19.802 temuan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN dengan 42.553 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa,” ujar Isma, pada penyerahan LHP atas LKPP Tahun 2021 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Bogor, belum lama ini.
Dia menyebut, hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan, 75 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Kemudian, 19 persen telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi, 5 persen belum ditindaklanjuti, dan 1 persen tidak dapat ditindaklanjuti.
Isma menegaskan, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah, dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2021 dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Opini WTP atas LKPP 2021 tersebut, didasarkan pada opini WTP atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2021 yang berpengaruh signfikan terhadap LKPP 2021.
Baca Juga : Ada Temuan Berulang di LHP-BPK, Pansus Minta Penjelasan Inspektorat
Memenuhi ketentuan perundang-undangan, LHP atas LKPP 2021 juga telah diserahkan kepada DPR RI dan DPD RI dalam Sidang Paripurna DPR, 14 Juni 2022 dan Sidang Paripurna DPD, 15 Juni 2022.
