PARIMO, theopini.id – Wakil Bupati (Wabup), Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, H. Badrun Nggai menyatakan, mendukung langkah kepolisian mengusut dugaan dana non kapitasi 2020 sebesar Rp938.599.000,- yang mengendap di Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Jelas kami selaku pemerintah daerah memberikan dukungan terkait penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam kasus dugaan korupsi,” ungkap Badrun, saat dihubungi di Parigi, Jum’at 28 Januari 2022.
Dia menyebut, pihaknya tidak dapat melakukan upaya lain lagi atas langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sebab dugaan dana yang tidak tersalurkan ke Puskesmas bernilai ratusan juta.
Ditambah lagi, dana non kapitasi ratusan juta untuk jasa medis itu merupakan hak tenaga kesehatan, yang telah mengabdi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kalau sudah seperti itu, kami tetap memberikan dukungan. Nanti tinggal menunggu seperti apalagi ke depannya,” kata dia.
Badrun mengakui, laporan belum disalurkan dana non kapitasi untuk jasa medis tersebut, telah diketahuinya dari tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas.
Setelah menerima laporan itu, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan meminta Inspektorat Daerah segera menyelesaikan persoalan tersebut ke Dinkes.
“Saya bahkan sempat mengundang Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di OPD itu, untuk mengklarifikasi soal itu,” kata dia.
Badrun mengaku, sangat menyayangkan tindakan oknum tertentu yang mungkin ingin mengambil keuntung dalam penyaluran dana non kapitasi jasa medis tersebut. Sehingga, menyerahkan penanganan kasus tersebut ke pihak kepolisian.
Sebelumnya, Polres Parimo, tengah menyelidiki dugaan dana jasa medis yang mengendap di Dinas Kesehatan setempat.
“Dugaan kasus tindak pidana korupsi ini, semuanya masih dalam proses penyelidikan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Parimo, Iptu Zulfan saat dihubungi di Parigi, Kamis 27 Januari 2022.
Diketahui, total dana non kapitasi 2020 sebesar Rp938.599.000,- tersebut, untuk pembayaran jasa medis di 23 Puskesmas, terdiri dari persalinan, rawat inap dan makan minum rujukan.
Berdasarkan informasi, ratusan juta dana yang diduga saat itu berada di Dinas Kesehatan, tak dikembalikan lagi ke Puskesmas sebagai penerima dana non kapitasi hingga memasuki 2022.
Laporan : Novita Ramadhan
