SIGI, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Sigi, Sulawesi Tengah mengapresiasi kinerja DPRD atas persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang bangunan gedung. Hal itu, disampaikan Wakil Bupati Sigi, Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E.,M.Si, dalam sidang paripura DPRD, Senin, 14 November 2022.
“Setelah melalui proses pembahasan, maka keseluruhan proses telah ditempuh sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini patut kita syukuri, serta apresiasi bahwa proses yang dilakukan oleh DPRD bersama jajaran Pemda pada akhirnya mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan bersama,” ungkap Wakil Bupati Sigi.
Baca Juga : Bupati Irwan Apresiasi Kinerja DPRD Kabupaten Sigi
Menurutnya, dengan disetujuinya Raperda ini menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Sigi dapat dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif maupun secara teknis.
Sehingga, terwujud bangunan gedung fungsional, andal yang menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penghuninya serta serasi, selaras dengan lingkungannya.
“Adapun seluruh masukan dan saran, baik dari proses pembahasan maupun masukan dari hasil konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Pansus I, telah diakomodir dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dia menyebut, Pemda telah melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, tentang pembentukan produk hukum daerah, yang menyatakan bahwa pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitas terhadap Rancangan Perda, dan Rancangan Perkada dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
“Olehnya itu Pemda Sigi telah menyampaikan Raperda untuk difasilitasi melalui aplikasi e-Perda,” kata dia.
Terkait dengan hasil fasilitasi Raperda ini, kata dia, telah diterima surat Gubernur Sulawesi Tengah, melalui Pj. Sekretaris Daerah nomor 188.342/4392/Ro.Huk, tertanggal 8 November 2022, perihal hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Sigi.
Kemudian, berdasarkan pasal 100 ayat (2) Permendagri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bupati/walikota wajib menyampaikan Raperda kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 hari terhitung sejak menerima Raperda dari Pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan Perda.
Baca Juga : Pemda Sigi Gelar Rakor Antisipasi Gangguan Keamanan Huntap
“Olehnya itu, perlu kami sampaikan bahwa Pemda telah menyampaikan Raperda tentang bangunan gedung yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Sigi,” pungkasnya.
Sumber : Bagian Prokopim Setda Sigi
