PALU, theopini.id – Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), di gedung Polibu Kantor Gubernur, Selasa, 29 November 2022.
Menurut Kepala Dinas TPH Sulawesi Tengah, Nelson Metubun, tujuan Rakor untuk mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi atau unit kerja terkait pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida.
Baca Juga : Dinas TPHP Parimo Paparkan Realisasi Pupuk Bersubsidi
“Khususnya ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping ditimbulkan oleh pestisida terhadap kesehatan manusia,’ ungkap Nelson dalam laporannya.
Sementara itu, Ketua KP3 Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Rudi Dewanto, SE., MM mengatakan, Provinsi Sulawesi Tengah pada 2022 menargetkan produksi padi sebesar 867.808 ton gabah kering. Kemudian, jagung sebesar 585.655 ton, pipilan kering dan kedelai sebesar 14.616 ton biji kering, bawang merah 7.054 ton umbi kering panen, cabai besar 6.615 ton buah segar dan cabai rawit 23.650 ton buah segar.
Menurutnya, ada empat strategi untuk mencapai target tersebut, yaitu peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, pemberdayaan kelembagaan dan dukungan pembiayaan.
Hingga Desember 2021, jumlah pupuk terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian mencapai 2.400 merek pupuk anorganik, dan 1.179 merek pupuk organik, hayati dan pembenah tanah. Demikian halnya, dengan pestisida mencapai 4.319 formulasi untuk pertanian dan kehutanan, dan 429 pestisida rumah tangga serta pengendalian vektor penyakit manusia.
“Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada petani untuk memilih jenis pupuk dan pestisida sesuai dengan daya beli petani,” kata Rudi, yang juga menjabat Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tengah.
Beberapa hal yang perlu mendapat diperhatikan, kata dia, diantaranya melakukan perubahan struktur anggota sesuai dengan Pedoman KP3 2022. Kemudian, rapat setiap tahun untuk mengevaluasi peredaran pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing.
Bahkan, harus dilakukan pengusulan anggaran operasional KP3 melalui anggaran masing-masing kabupaten/kota dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida.
“Selain itu, pastikan peredaran pupuk dan pestisida di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah wajib terdaftar, terjamin mutunya, efektifitasnya, aman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan serta berlabel sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan,” tegasnya.
Baca Juga : DPRD Parimo Dorong DTPHP Cari Solusi Atas Kendala Penyaluran Pupuk
Selanjutnya, memastikan seluruh petani terupdate dalam e-RDKK dan terintegrasi ke SIMLUHTAN sesuai by name by address, untuk alokasi pupuk bersubsidi di 2023, serta melakukan percepatan updating sistim eRDKK di tingkat kabupaten/kota sebagai acuan untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.
“Kami harapkan Dinas Pertanian kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan pihak HIMBARA/BRI dalam rangka mensosialisasikan penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran Pupuk Subsidi pada 2023,” pungkasnya.
Sumber : Humas Pemprov. Sulteng
